ADB Siapkan 1 Juta Buku Teks Sekolah Menengah bagi Aceh dan Nias

Bank Pembangunan Asia (ADB) menyiapkan lebih dari satu juta buku teks untuk pendidikan menengah bagi anak-anak di Propinsi Aceh dan Nias, sebagai bagian dari program Earthquake and Tsunami Emergency Support Project (ETESP).

Dikutip dari situs resmi ADB, Jumat, fokus dari hibah itu adalah untuk mendukung pendidikan ilmu pengetahuan alam praktis dan pendidikan teknologi komunikasi dan informatika di sekolah-sekolah menengah.

Buku teks untuk bidang studi biologi, kimia, fisika, teknologi komunikasi dan informatika , Bahasa Inggris, dan matematika diberikan untuk mengganti edisi sebelumnya dan menutupi kekurangan buku teks untuk kurikulum 2006.

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias sedang mendorong penerapan komponen pendidikan, dengan menyediakan akses 1,39 juta buku baru bagi 100.000 murid sekolah menengah di 395 sekolah.

“Kami bekerja sama dengan BRR Aceh dan Nias dan dinas pendidikan serta pemuka agama untuk memperbaiki standar pendidikan,” kata Direktur Divisi Pelayanan Sosial Kantor ADB Wilayah Asia Tenggara, Shireen Lateef saat menghadiri upacara penyerahan di SMAN 5 Banda Aceh pada Senin (12/11) lalu.

Buku-buku tersebut dipilih oleh perwakilan dari sekolah-sekolah dan persatuan guru saat digelar lima pasar buku di Aceh dan Nias pada rentang waktu Agustus 2006 dan November 2007.

ETESP menghibahkan 16 juta dolar AS untuk pendidikan, termasuk memperbaiki perpustakaan di 395 sekolah dan melengkapi laboratorium untuk praktek IPA dan komputer di 50 sekolahan.
sumber:
http://blog.muslim-nias.org/?p=249

SMAN 1 JOMBANG JUARA 1 MEDIA SEKOLAH RADAR MOEJOKERTO

PADA jam istirahat pertama, pukul 9.30, Jumat (13/3) kemarin, para jurnalis SMA Negeri 1 Jombang yang tergabung dalam kru Matriks, berdiskusi di ruang OSIS. Trovi Juara I Lomba Media Sekolah Sewindu Radar Mojokerto, dipajang di salah satu meja, di depan tempat diskusi. Tampaknya, mereka ingin piala itu terlihat jelas oleh siapapun yang masuk ke ruang OSIS, base camp sekaligus “ruang kerja” mereka. Tidak salah jika mereka disebut jurnalis pelajar. Karena tidak ada satupun anggota kru yang tidak berambisi menjadi seorang jurnalis. Mereka pun sangat antusias saat menyambut Radar Mojokerto yang berkunjung ke sekolah mereka. ”Maaf, ruangan kami sangat sederhana,” ungkap R Octa Ferdyan Pratama, Ketua Ekstrakurikuler (ekskul) Jurnalistik, leader Matriks.

Ketika ditanya kesan mereka tentang trofi yang berdiri gagah di ruang OSIS itu, mereka tidak bisa menyembunyikan rasa senang. Octa mengungkapkan, trofi juara I itu adalah penghargaan yang sangat berharga untuk kru Matriks. Mengingat berbagai usaha keras yang mereka lakukan, untuk menyusun majalah sekolah yang terkesan retro namun elegan itu. Awalnya, mereka tidak terlalu optimis. Karena masih banyak sekolah yang mereka anggap saingan berat. Antara lain SMAN Puri Mojokerto, dan SMAN 2 Jombang. Namun dengan kepercayaan diri yang tinggi, gelar juara tingkat SMA se Jombang dan Mojokerto itu berhasil mereka sabet. ”Waktu dinobatkan sebagai juara I, kami sangat terkejut dan tidak menyangka,” tambah Indah, salah satu kru Matriks asal Desa Denanyar.

Octa menuturkan, perjuangan mereka bisa dibilang cukup berat. Mereka seringkali merasa kekurangan “pasokan” ilmu jurnalistik. Karena memang tidak ada mata pelajaran ilmu jurnalistik. Ajang lomba jurnalis sekolah pun tidak terlalu sering digelar di Jombang. Namun, mereka tidak menyerah. Mereka tidak pernah lelah menggali ilmu jurnalistik dan kebahasaan. Baik dari kakak kelas maupun dari pembina ekskul jurnalistik, Mursidatul Ulfa. Setiap merasa ragu, mereka tidak pernah segan bertanya. Hasilnya, majalah tahunan Matriks edisi terbaru hasil karya mereka, bisa membawa nama harum sekolah. ”Guru pendamping dan pihak sekolah juga terus mendukung kami, agar kami semakin maju di bidang jurnalistik,” ungkap Octa, siswa kelas XI.

Kerja keras dan sifat pantang menyerah dari kru Matriks, juga dibenarkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Supriadi. Supriadi mengakui, jika pihak sekolah belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan ilmu jurnalistik siswa-siswinya. Namun, hingga edisi (tahun) kelima majalah Matriks, pihak sekolah tidak pernah lepas perhatian. Selain menempatkan guru pembimbing ekskul, sekolah juga selalu mencari even-even yang mengasah kemampuan para jurnalis mudanya. ”Setiap kali ada lomba atau pelatihan, kami selalu berupaya mengikutkan mereka,” ungkap Supriyadi saat mendampingi kru Matriks.

Dengan prestasi yang ditorehkan kru Matriks, SMAN 1 Jombang pun semakin terpacu untuk menggembleng kemampuan jurnalis siswa-siswinya. Selanjutnya, lanjut Supriadi, pihak sekolah akan memberikan pelatihan-pelatihan jurnalistik secara rutin. Tetapi, bukan hanya melibatkan guru pembimbing, yang notabene guru Bahasa Indonesia. Melainkan mendatangkan pemateri jurnalis yang berkompeten. Agar siswa-siswi SMAN 1 Jombang, khususnya yang tertarik di bidang jurnalistik, bisa mendapatkan ilmu yang mereka butuhkan. ”Kami siap menjalin kerjasama dengan media, agar putra-putri kami semakin maju,” tegas Supriadi diamini seluruh kru Matriks.

sumber:

http://sman1jombang.com/

Open Source Bakal Gaet Sekolah Menengah

Staf Ahli Menteri Bidang TI Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Engkos Koswara berharap Indonesia dapat lebih bisa mandiri di bidang teknologi dengan memanfaatkan dan mengembangkan open source buatan negeri sendiri.

Untuk itu dirinya sangat menginginkan pengembangan open source bisa diajarkan di sekolah-sekolah.

Keinginan ini sudah pernah disampaikan ke Dinas Pendidikan. Secara simbolis Menristek Kusmayanto Kadiman menghadiahkan buku pengajaran open source bagi anak-anak sekolah kepada Mendiknas Bambang Sudibyo pada acara Ki Hajar Award 2008 lalu.

"Dinas Pendidikan menyambut baik masukan ini. Tetapi bagaimana dan kapan penerapannya di sekolah, akan diatur oleh Dinas Pendidikan," ujarnya ketika ditemui di kantornya di gedung BPPT, Jakarta, Selasa (21/4/2009).

"Bentuk dukungan kami adalah menyediakan buku serta software pengajaran open source yang diperuntukkan bagi siswa SMA dan SMP. Namun penerapannya dikembalikan lagi pada Dinas Pendidikan, apakah akan masuk dalam kurikulum inti atau pelajaran keahlian khusus semacam ekstrakurikuler. Yang jelas, kami sangat berharap dapat mengenalkan pengajaran open source pada anak-anak sekolah," ujar Engkos.

Sementara itu pengenalan open source di Universitas sudah diterapkan. Berbagai Universitas negeri seperti Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) masing-masing telah memiliki Pusat Pendayagunaan Open Source.

Badan Ristek dan Teknologi pun memiliki upaya lain untuk mendekatkan open source kepada masyarakat seperti mendirikan IGOS Center di Bandung. Melalui IGOS Center berbagai kalangan bisa mengakses melalui hotspot yang telah disediakan dan mengambil manfaat dari open source.

sumber:http://techno.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/04/21/55/212647/open-source-bakal-gaet-sekolah-

Siswa Sekolah Menengah Pertama Awas Soal palsu

Para peserta ujian nasional tingkat sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah di Jawa Tengah diminta untuk tidak terkecoh apabila ada bocoran jawaban soal ujian nasional yang biasanya beredar. "Jangan percaya jawaban itu, nanti jawabannya malah salah semua," kata Ketua Panitia Ujian Nasional Departemen Pendidikan Nasional Jawa Tengah, Nur Hadi kepada Tempo, Ahad (26/4).

Nur Hadi memastikan, jika ada lembar jawaban soal yang beredar maka itu merupakan tipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Pernyataan Nur Hadi ini guna mengantisipasi adanya deretan jawaban soal yang sering beredar pada hari H ujian nasional. Para peserta ujian nasional diminta agar mandiri dan jujur dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan soal yang diajukan.
"Tidak usah neko-neko," kata dia.

Setelah pekan lalu, siswa sekolah menengah atas menjalani ujian nasional maka mulai 27 hingga 30 April ini para siswa tingkat SMP juga menjalaninya. Peserta ujian nasional tingkat SMP sebanyak 393.641 siswa, MTs sebanyak 124.185 siswa, dan SMP luar Biasa 142.000.

Tahun ini, Dinas Pendidikan Nasional Jawa Tengah tidak mentarget prosentase kelululusan ujian nasional tingkat SMP.
"Yang penting berjalan sukses dan jujur," kata dia. Tahun lalu, tingkat kelulusan siswa SMP mencapai 92 persen.

Nur Hadi menyatakan, persiapan pelaksanaan ujian nasional kali ini lebih baik. Apalagi, kata dia, ujian nasional tingkat SMP lebih mudah dari pada untuk ujian tingkat SMA maupun SMK. Ahad ini, berkas soal ujian nasional SMP/Mts sudah dikirim ke sub rayon di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pada Senin pagi, soal ini kemudian didistribusikan ke masing-masing sekolah.
sumber:http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2009/04/26/brk,20090426-172687,id.html

masih relevan kah sekolah menengah di indonesia?

Selama beberapa dasawarsa pendidikan formal merupakan bagian alami kehidupan masyarakat modern dan kita melihat sekolah sebagai prasyarat menjalani kehidupan yang produktif. Mereka yang tak bersekolah hampir dapat dianggap akan tersisih dari tatanan masyarakat modern. Tak ada pilihan lain. Tak ada keberuntungan bagi yang tak bersekolah. Bagaimana sebenarnya kontribusi pendidikan formal, terutama sekolah menengah? Dua berita di Kompas (5/8/200 8) melaporkan bahwa hanya 17,2 persen dari 28 juta penduduk Indonesia usia 19-24 tahun dan 6,2 persen dari 306.749 murid di SMP Terbuka yang dapat meneruskan sekolah ke jenjang pendidikan tinggi. Padahal kebanyakan SMA, terutama SMAN, masih menekankan hafalan terhadap lebih dari selusin mata pelajaran setiap minggunya dan mempersiapkan siswa untuk ujian nasional, dengan harapan kebanyakan dari lulusan sekolah akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Namun, ternyata upaya ini hanya mencakup 17,2 persen pemuda- pemudi Indonesia. Lalu, apakah fungsi pendidikan di sekolah menengah bagi 82,8 persen ’sisa’ nya? Dalam sebuah kunjungan ke SMAN 1 di Desa Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, saya mengamati murid pada mata pelajaran Kimia sedang mempelajari letak atom pada tabel periodik untuk mengidentifikasi jenis zatnya. Sekolah tersebut tak memiliki dana melangsungkan eksperimen di laboratorium kimia sehingga pelajaran kimia menjadi abstrak.
sumber:
http://bukuohbuku.wordpress.com/2008/08/21/masih-relevankah-sekolah-menengah-di-indonesia/

Australia membangun 54 sekolah menengah di Sulawesi Tenggara

Australia telah membangun 54 sekolah menengah di Sulawesi Tenggara dalam proyek pembangunan 2000 sekolah menengah di Indonesia.

Dua puluh sekolah telah dibangun sebelum tahun ajaran 2007, sedangkan 34 sekolah lainnya akan dibangun sebelum tahun ajaran 2008.

Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo hari ini menghadiri acara peresmian pembangunan dua puluh gedung sekolah di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Menurut Duta Besar Australia Bill Farmer, Kemitraan Australia Indonesia senilai Rp2,5 trilyun akan mendanai pembangunan atau perluasan sekolah-sekolah di 20 propinsi. Lebih dari 1200 sekolah diharapkan selesai dibangun sebelum Juni 2008.

Program pembangunan sekolah ini akan menciptakan ruang belajar untuk lebih dari 330,000 anak dari daerah miskin dan terpencil.

“Hal ini menjadi penting karena sampai sekarang masih hampir dua juta anak berusia 13 hingga 15 tahun tidak bersekolah,” kata Dubes Farmer.

Masyarakat setempat membangun sekolah-sekolah ini dengan menggunakan bahan bangunan lokal. Lokasi-lokasi sekolah ditentukan berdasarkan hasil penaksiran akan kebutuhan yang belum terpenuhi, tingkat pendaftaran sekolah dan keterlibatan masyarakat
sumber:
http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM07_067.html

Pembangunan Sekolah

Program Pendidikan Dasar mendanai pembangunan sebanyak 2000 unit sekolah baru atau diperluas, dengan menggunakan model pembangunan berbasis masyarakat, dan menciptakan setidaknya 330,000 bangku pendidikan formal tambahan untuk sekolah menengah pertama dan sejumlah besar bangku pendidikan non-formal.

Komponen Infrastruktur (Pilar 1) bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan menengah pertama di daerah miskin dan terpencil di Indonesia, dalam rangka mendukung prioritas strategis dari Depdiknas dan Depag.

Komponen Infrastruktur terdiri dari bagian-bagian berikut:

1. Di Kabupaten yang turut berpartisipasi dalam program, menjalankan pembangunan berbasis masyarakat untuk Unit Sekolah Baru dan Sekolah Satu Atap, untuk membangun sekitar dua ribu (2000) sekolah:

(i) Sekolah Menengah Pertama Negeri; dan

(ii) Sekolah Menengah Pertama Islam Negeri dan Swasta

Jumlah sekolah yang dibangun tergantung dari variabel yang dapat menaikkan atau menurunkan rata-rata biaya per sekolah, termasuk ukuran, tipe dan lokasi dari setiap sekolah, dan harga bahan bangunan serta tenaga kerja di daerah setempat.

2. Memastikan bahwa setiap Unit Sekolah Baru dan Sekolah Satu Atap yang dibangun di bawah Pilar 1 dari program ini, dapat beroperasi dalam waktu enam bulan setelah pembangunan selesai, dan dapat digunakan untuk proses belajar mengajar, melalui:

(i) Pengadaan honor dan pendanaan untuk membiayai biaya administrasi dari setiap Komite Pembangunan Sekolah;

(ii) Pengadaan perabot sekolah (termasuk meja, lemari, rak, jam dinding dan mesin ketik);

(iii) Pengadaan buku pelajaran dan materi pendidikan untuk digunakan oleh siswa, guru dan perpustakaan sekolah;

(iv) Pengadaan media pembelajaran dan peralatan olahraga; dan

(v) Pengadaan dana operasional untuk membiayai operasional Sekolah Baru dan Satu Atap.

3. Melaksanakan renovasi Sekolah Dasar yang akan menjadi tempat Sekolah Satu Atap yang dibangun di bawah Pilar 1 Program, untuk memastikan bahwa setiap Sekolah Dasar tersebut memenuhi standar minimum sebuah bangunan menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Bagian 1(i) dan Bagian 2 dan 3 (sepanjang terkait dengan pembangunan sekolah Depdiknas) akan dilaksanakan menggunakan sistem dan prosedur yang sudah ada di Depdiknas, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pembangunan Sekolah Depdiknas, dengan modifikasi dan klarifikasi tambahan sebagaimana diatur dalam Bagian 14 dari Manual Program.

Bagian 1(ii) dan Bagian 2 dan 3 (sepanjang terkait dengan pembangunan sekolah Depag) akan dilaksanakan menggunakan sistem dan prosedur Depag, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pembangunan Sekolah Depdiknas, dengan modifikasi dan klarifikasi tambahan sebagaimana diatur dalam Manual Program.

Komponen Infrastruktur BEP menggunakan kriteria sasaran dan seleksi yang diatur dalam Panduan Pelaksanaan Pembangunan Sekolah Depdiknas dan Depag, yang diringkas di bawah ini.

Keputusan mengenai penentuan Sasaran dan Seleksi diambil oleh Direktorat PSMP Depdiknas dan Direktorat Pendidikan Madrasah di Depag, dibantuk oleh institusi di tingkat pusat dan kabupaten, dan akan dipantau oleh MCPM.

Prinsip Menentukan Kabupaten Sasaran

Komponen infrastruktur BEP memiliki sasaran yaitu kabupaten yang miskin, sulit dijangkau, dan tertinggal dalam layanan pendidikan. Kabupaten ini harus memiliki angka penyerapan kasar yang rendah, angka lulusan sekolah menengah pertama dibawah rata-rata nasional, dan partisipasi perempuan yang terbatas dalam mengenyam tingkat pendidikan menengah pertama.

Sekolah menengah pertama atau madrasah yang baru hanya akan dibangun di lokasi dimana terdapat pasokan yang cukup dan berkesinambungan atas siswa dan lulusan sekolah dasar di daerah cakupan. Di daerah terpencil, dimana permintaan untuk sekolah menengah pertama tidak menjamin dapat dibangunnya sekolah menengah pertama atau madrasah yang berdiri sendiri, maka fasilitas dan bangunan tersebut dibangun di lokasi yang sebelumnya sudah ada bangunan sekolah dasar sehingga sekolah tersebut dapat memberikan layanan pendidikan sekolah menengah pertama satu atap yang terintegrasi. Pemetaan sekolah akan digunakan untuk dapat mengidentifikasi kabupaten-kabupaten dan MCPM akan bekerjasama secara erat dengan institusi terkait (termasuk Balitbang) untuk mendukung pengembangan sistem pemetaan sekolah yang dapat melayani pemangku kepentingan baik dari sisi Depdiknas maupun Depag dan untuk setiap tingkatan dalam pengambilan keputusan dari tingkat nasional hingga kecamatan.

Komponen infrastruktur BEP melengkapi investasi Pemerintah Indonesia yang lebih besar dalam hal pembangunan dan rehabilitasi sekolah. Karena itu, sangatlah penting adanya bahwa kegiatan pembangunan BEP dan Pemerintah Indonesia dapat dikoordinasikan. Sekolah menengah pertama yang didanai oleh Pemerintah Indonesia ataupun oleh badan donor lain tidak boleh memiliki cakupan area yang sama dengan kegiatan BEP. Secara serupa, program rehabilitasi sekolah dasar yang didanai oleh Pemerintah Indonesia yang dilakukan di sekitar daerah BEP juga harus terjadwal baik untuk memastikan permintaan yang berkesinambungan atas fasilitas unit sekolah baru menengah pertama BEP.

sumber:

http://www.bep.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=46&lang=id

Model Pembaharuan pada Sekolah Menengah Umum : Pengalaman Indonesia

Keinginan untuk meningkatkan mutu Sekolah Menengah Umum di Indonesia merupakan perhatian utama dari Proyek Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Umum (ADB Loan # 1360 INO). Proyek ini menekankan pada pengembangan sarana, persiapan bahan pengajaran dan dukungan konsultan dalam hal pelaksanaan kurikulum, pengembangan buku teks, peningkatan sistem ujian, peningkatan pelayanan penataran guru, peningkatan pembinaan guru, peningkatan supervisi akademik, perawatan preventif, merancang kembali dan melaksanakan program laboratorium bahasa, serta mengembangkan model pengembangan dan pelaksanaan manajemen Sekolah Menengah Umum.

Kegiatan konsultasi untuk pengembangan model Sekolah Menengah Umum yang semula adalah untuk menciptakan beberapa sekolah model untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus.. Namun, kemudian tim konsultan ditugaskan untuk menangani kegiatan ini bersama-sama dengan staf Dikmenum dan semua menyetujui bahwa konsep sekolah model yang lama tidak efektif dalam melaksanakan pengembangan sekolah. Konsep baru bagi model "pengembangan sekolah" telah didiskusikan oleh para konsultan Internasional, konsultan Nasional dan staf Dikmenum. Konsep "model" yang tradisional bergantung kepada gambaran sekolah yang sangat baik dan memperoleh tambahan input (uang, pelatihan, fasilitas dan sumber pembelajaran) menciptakan adanya model yang bagus yang akan ditiru oleh sekolah lain. Masalah yang terlihat jelas untuk pendekatan ini adalah bahwa sekolah biasa akan sulit untuk diubah menjadi sekolah yang bagus apalagi menjadi sekolah model. Masalah kedua adalah apabila input yang sama tidak diterapkan pada sekolah biasa, peniruan model tidak akan difasilitasi. Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini lihat Lampiran A.

Sebagai alternatif, mereka yang terlibat dalam sekolah model memilih untuk merencanakan langkah yang berbeda dalam pembuatan konsep pengembangan sekolah "model". Kunjungan ke beberapa sekolah di wilayah yang berbeda oleh para konsultan membawa hasil akan kayanya informasi mengenai prakarsa Sekolah Menengah Umum yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sekolah setempat. Usaha inovatif ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk meningkatkan mutu sekolah basisnya ada pada tingkat sekolah. Dari sini jelas sekali terlihat oleh para konsultan, bahwa sekolah yang mengalami peningkatan dan pengembangan adalah yang dapat mewakili model pengembangan sekolah. Fokusnya adalah pada "proses" yang dialami oleh sekolah ketika mutu pendidikan meningkat. Apa yang terjadi di dalam sekolah yang membuat adanya pergeseran menuju kepada sekolah yang lebih efektif ? Dari sudut pandang ini konsep "model" pengembangan sekolah muncul. Perhatian kami ditujukan pada identifikasi apa yang terjadi di sekolah yang mengalami peningkatan atau perkembangan.

Untuk menjawab pertanyaan tentang "proses" pembaharuan, para konsultan mengajukan usul untuk mempelajari sejumlah kecil sekolah yang telah mengalami perkembangan. Dengan mengadakan penelitian pada sekolah-sekolah tersebut, para konsultan berharap akan menemukan beberapa sebutan nama umum yang dapat digunakan untuk Pengembangan Sekolah Model atau yang biasa disebut "model pembaharuan". Dengan menganggap bahwa ada beberapa sebutan nama umum di antara sekolah-sekolah, ciri-ciri ini dapat dikembangkan menjadi model bagi sekolah lain. Jika demikian maka model tersebut adalah yang didasarkan pada pengalaman nyata pada sekolah-sekolah di Indonesia, sesuatu yang dapat ditiru dan dapat dikerjakan oleh sekolah-sekolah lain.

Delapan Sekolah Menengah Umum dari Jawa Barat, D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur, telah dipilih karena sekolah-sekolah tersebut telah menunjukkan beberapa tingkat perkembangan selama satu atau dua tahun terakhir ini. Tim konsultan mengadakan wawancara yang intensif dengan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Orang tua siswa, Siswa dan Tokoh Masyarakat (lihat Lampiran B sekolah-sekolah yang berperan serta di dalam program dan Lampiran C untuk Pertanyaan Wawancara). Pada beberapa kasus, wakil dari Kandep juga diwawancarai. Setelah semua sekolah diwawancarai, data tersebut diringkas dan dibandingkan sebagai pengalaman biasa.

Semua sekolah itu tampaknya kurang efektif atau hanya bertahan sebelum kehadiran Kepala Sekolah yang sekarang. Pengembangan sekolah sebelumnya dibatasi oleh sedikitnya peningkatan sarana. Pada semua kasus, Kepala Sekolah yang baru telah mencoba mengadakan penilaian mengenai kondisi sekolah baik secara formal maupun informal untuk merumuskan tujuan sekolah. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa karakteristik mendasari pengembangan sekolah telah diamati. Karakteristik berikut ini menggambarkan tema biasa yang dapat dipelajari dari delapan model "Pengembangan Sekolah" (Pengembangan Sekolah Model).

Komunikasi yang lebih terbuka: secara umum komunikasi di antara para pemegang peran meningkat dari sebelumnya. Ada beberapa perbedaan tingkat keterbukaan dan cara pendekatan yang dikomunikasikan pada setiap sekolah. Pada beberapa sekolah, semua yang terlibat dan masalah-masalah disampaikan untuk menjadi perhatian para pemegang peran melalui rapat, diskusi informal dan surat (kepada orang tua siswa) atau melalui kegiatan sekolah biasa (misalnya pada upacara bendera setiap hari Senin). Pada sekolah lain frekuensi dan kesempatan untuk menerima umpan balik sangat kurang, walaupun pemegang peran merasa bahwa keadaan sekarang lebih baik daripada sebelumnya. Dengan adanya komunikasi yang lebih terbuka / transparan, maka para pemegang peran akan merasa lebih positif mengenai sekolah. Hal ini dapat menciptakan dasar yang kuat untuk mendukung pengembangan sekolah melalui peran serta para pemegang peran.

Pengambilan keputusan bersama: secara umum para pemegang peran mengalami lebih banyak tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Tingkat pengambilan keputusan yang harus diambil oleh para pemegang peran berbeda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Seluruh pemegang peran mengalami peningkatan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan sebelumnya. Para pemegang peran merasa lebih terlibat di dalam proses tersebut dan yakin bahwa Kepala Sekolah menghargai pendapat mereka. Hirarki pengambilan keputusan telah ditetapkan dan menunjukkan keputusan apa dan oleh siapa yang diperoleh bagi masing-masing pemegang peran.

Memperhatikan Kebutuhan Guru : perhatian dan kemampuan sekolah terhadap hal ini dapat memberikan berbagai tingkatan motivasi pada guru. Kebutuhan guru termasuk juga kesejahteraan pribadi, pengembangan profesional dan bantuan dalam pengajaran. Apabila kesejahteraan guru terjamin, guru dapat memberi perhatian yang lebih kepada pengajaran. Guru didukung untuk meningkatkan kualifikasi ke tingkat S1 dan didorong untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Dukungan dari kepala sekolah mengenai kenaikan pangkat bagi pegawai negeri dan kebutuhan pengembangan profesional dikomunikasikan kepada guru, bahwa hal tersebut penting demi tercapainya tujuan pendidikan sekolah. Akhirnya beberapa sekolah menyediakan bantuan pengajaran langsung dengan mengalokasikan dana untuk bahan pengajaran, pengembangan perpustakaan dan mengizinkan guru untuk lebih kreatif didalam kelas.

Memperhatikan Kebutuhan Siswa: sekolah yang memperhatikan kebutuhan siswa lebih diterima oleh siswa, orang tua dan masyarakat. Kebutuhan siswa termasuk pula peningkatan pengajaran, memberikan waktu pengajaran tambahan untuk persiapan EBTANAS, menambah kegiatan ekstra kurikuler, melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah mereka, serta mengembangkan program pelatihan keterampilan (ekstra kurikuler) untuk mempersiapkan ke dunia kerja. Semua sekolah yang melakukan pembaharuan yakin, bahwa sekolah perlu dijadikan tempat yang menyenangkan bagi para siswa sehingga merasa betah berada di sana. Dengan memberikan ketrampilan yang menarik dan peningkatan kegiatan ekstra, siswa akan lebih termotivasi untuk pergi ke sekolah. Salah satu hasilnya adalah apabila kebutuhan siswa diperhatikan, siswa dari kecamatan lain akan tertarik untuk bergabung.

Keterpaduan Sekolah dan Masyarakat: sekolah mempunyai peran sosial yang penting dalam masyarakat. Yang termasuk masyarakat dalam konteks ini adalah orang tua siswa dan masyarakat setempat. BP³ adalah alat utama untuk saling bertemu bagi sekolah dan orang tua siswa. Biasanya rekomendasi kepala sekolah dikaji ulang dalam rapat BP³ dan anggotanya memutuskan rekomendasi mana yang akan didukung sebagai masalah utama yang perlu didanai. Rekomendasi kepala sekolah didasarkan pada perhatian tersebut, namun tercermin dalam pemikiran guru, siswa, orang tua siswa dan masyarakat. Perhatian pemegang peran telah dikomunikasikan secara formal melalui rapat (misalnya rapat guru) atau secara informal melalui diskusi perseorangan dengan kepala sekolah.

Karakteristik di atas memberikan kerangka kerja dalam pembuatan model pembaharuan bagi Sekolah Menengah Umum. Mereka konsisten dengan studi lain mengenai sekolah yang efektif di seluruh dunia. Bandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lezotte (1989), Lockheed &Levin (1990), and Squires, Huitt, & Segars.

Usulan Model Pembaharuan Untuk Pengembangan Sekolah

Mengembangkan model pembaharuan adalah tugas yang sulit karena proses pembaharuan adalah usaha yang multi-dimensional. Tidak ada satu model pun yang dapat menjelaskan dengan sempurna betapa rumitnya pengembangan sekolah. Yang akan diusulkan oleh para konsultan adalah kerangka kerja yang memberi pedoman pada proses pembaharuan (lihat Diagram 1). Dalam mengkaji-ulang data pada model "pengembangan sekolah" yang telah dipilih, dua proses utama telah diidentifikasi. Pertama, keinginan kepala sekolah untuk meningkatkan intensitas komunikasi di antara para pemegang peran merupakan alat untuk mengundang mereka untuk menjadi mitra dalam transformasi sekolah (lihat insert A). Kesadaran yang lebih tinggi tentang berbagai masalah dan pandangan para pemegang peran dapat menciptakan peluang untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan. Kedua, dalam menggambarkan tanggung jawab pengambilan-keputusan oleh para pemegang peran mengakibatkan pemecahan masalah yang lebih cepat dan membebaskan kepala sekolah untuk berfungsi sebagai fasilitator dalam pengembangan sekolah (lihat insert B). Kedua proses tersebut menyebabkan adanya tanggung jawab yang lebih besar bagi para pemegang peran. Hal ini meningkatkan motivasi dan jati diri para pemegang peran. Pemegang peran menggunakan berbagai istilah, misalnya kemitraan dan suasana kekeluargaan untuk menggambarkan adanya hubungan yang baru di sekolah. Komponen yang lain akan didiskusikan secara rinci pada bagian berikutnya.

Diagram I. Model Pembaharuan untuk Pengembangan Sekolah

Salah satu keuntungan dari model ini adalah apabila sekolah sudah mencapai tingkat-tingkat komunikasi terbuka yang optimal dan pengambilan keputusan bersama, sekolah dapat menjadi mandiri. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa kepala sekolah berfungsi sebagai koordinator pada fungsi sekolah yang berbeda. Masalah utama adalah arah pengembangan sekolah dan identifikasi sumber keuangan untuk membantu pengembangan sekolah yang dapat berjalan terus menerus dalam kegiatan kepala sekolah. Dalam sistem pendidikan di mana kepala sekolah secara periodik diganti, pendekatan ini membuat pengembangan sekolah dapat tetap dilanjutkan meskipun kepala sekolah yang baru, baru diperkenalkan dengan sekolahnya.

Model ini merupakan tinjauan yang menyeluruh terhadap semua yang terlibat dalam proses pengembangan kondisi untuk pembaharuan di sekolah. Ketika Sekolah Menengah Umum berjalan menuju peningkatan mutu berbasis sekolah) hal ini menunjukkan kepada sekolah bahwa proses pengembangan akan tercapai.

Insert A. Menciptakan Komunikasi Terbuka Di Antara Para Pemegang Peran

Salah satu elemen inti untuk mendorong pengembangan sekolah adalah kesempatan bagi pemegang peran untuk menanyakan pandangan-pandangan dan pertukaran gagasan. Melalui dialog ini dapat dicapai pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan pemegang peran yang berbeda-beda dan dasar untuk mencoba memecahkan masalah yang biasa terjadi dan juga memecahkan konflik akan kebutuhan diantara mereka. Model Pengembangan Sekolah memperoleh pengalaman dalam keterbukaan dan transparansi di beberapa SMU. Perbedaan pendekatan di antara sekolah untuk komunikasi tercermin dari pilihan kepala sekolah. Kepala sekolah dan para guru mendukung adanya diskusi informal dengan orang tua siswa, siswa dan anggota masyarakat melalui pertemuan pribadi dan kegiatan sekolah atau masyarakat.

Kepala Sekolah mengumpulkan dukungan dari diskusi dengan para guru dalam usaha pengembagnan sekolah untuk menerima umpan balik dan mengusulkan alternatif pendekatan dan juga masalah-masalah pengembangan lainnya. Biasanya, kepala sekolah mengadakan rapat rutin untuk mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah. Anggaran sekolah didiskusikan secara terbuka dan input bagaimana menyesuaikan anggaran agar tujuan sekolah dapat tercapai. Kepala sekolah menerima input dari semua pemegang peran dan mempresentasikannya kepada guru. Masalah-masalah pengembangan yang berhubungan dengan program akademik telah diperhatikan di sekolah. Hal lain telah mengacu pada rekomendasi BP³.

Masalah mendasar yang dirasa perlu untuk diperhatikan oleh kepala sekolah adalah menetapkan peran guru, siswa dan orang tua siswa. Harapan dan tanggung jawab telah ditetapkan sehingga setiap orang mempunyai pemahaman yang jelas. Hal ini menciptakan adanya arah dan tujuan bagi para pemegang peran. Juga memberikan tema umum bagi pengembangan sekolah. Berdasarkan kondisi sekolah yang ada, kepala sekolah, guru dan orang tua siswa mengembangkan misi dan visi yang memperhatikan kebutuhan dan aspirasi para pemegang peran.

Para Guru mampu mengkomunikasikan perhatian dan bertukar gagasan pada rapat rutin yang telah dijadwalkan dengan Kepala Sekolah. Hal ini bervariasi antara satu sekolah dengan sekolah yang lain dari satu kali dalam seminggu sampai satu kali dalam satu cawu. Guru mempunyai kebebasan untuk bertukar pandangan, termasuk juga pandangan yang bertentangan dengan sudut pandang kepala sekolah. Kepala sekolah yang mengkaji ulang anggaran sekolah bersama-sama dengan para guru, menemukan dukungan lebih untuk pelaksanaan program, khususnya apabila pandangan guru diperhatikan dalam penyusunan program. Guru merasa bahwa mereka sebagai mitra dalam pengembangan mutu sekolah. Rasa turut memiliki menambah minat dan peran serta dalam program. Komunikasi yang terbuka memberikan kesempatan kepada para guru untuk diperlakukan sebagai profesional dan memperoleh penghormatan yang patut diterima oleh para guru.

Siswa diundang untuk terlibat dalam diskusi dengan kepala sekolah dan guru, namun ada rasa enggan dan rasa malu dari siswa. Dukungan dan kemauan kepala sekolah untuk mendengarkan para siswa dapat memberikan dorongan kepada mereka. Melalui rapat "OSIS", siswa belajar mengutarakan pendapat-pendapat dalam suasana yang nyaman dan belajar mengatasi masalah-masalah yang melibatkan mereka dengan cara yang terorganisasi. Juga melalui organisasi siswa, para siswa dapat mengutarakan pandangan-pandangan dan mengusulkan berbagai saran.

Perhatian Para Orang Tua Siswa ditujukan untuk peningkatan komunikasi. BP³ berfungsi sebagai alat untuk melibatkan para orang tua siswa dalam berbagai prakarsa untuk pengembangan. Jadwal pertemuan-pertemuan BP³ merupakan sarana komunikasi dengan berbagai anggota di sekolah. Program yang paling efektif adalah dengan rapat sebanyak empat kali dalam setahun dan menginformasikan kepada anggota mengenai kegiatan pengembangan pada setiap rapat. Orang tua siswa dapat menyampaikan perhatian mereka, bertanya dan mengkaji ulang pengeluaran untuk program-program yang disponsori oleh BP³ . Anggota memilih proyek yang akan dilaksanakan dengan mengambil suara terbanyak bagi pilihan yang ada. Begitupun juga mempunyai kesempatan untuk berbicara kepada Kepala sekolah dan guru secara informal.

Tokoh Masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mendiskusikan masalah-masalah sekolah dan masyarakat dengan kepala sekolah dan BP³. Tokoh masyarakat diundang pada rapat sekolah ketika masalah tertentu yang berkaitan dengan masyarakat akan diselesaikan. Tokoh masyarakat merasa lebih enak berbicara dengan kepala sekolah dan guru secara informal. Terdapat hubungan informal yang kuat yang ada di antara guru dan staf dalam hidup di tengah masyarakat dan sebagai anggota masyarakat. Melalui interaksi formal dan informal, anggota masyarakat menganggap sekolah sebagai komponen penting bagi pengembangan masyarakat. Seorang tokoh masyarakat menjelaskan bahwa tanpa adanya sekolah masyarakat perkebunan karet yang dulu akan ketinggalan.

Insert B Berbagi tanggung jawab di antara para pemegang peran

Keberhasilan Pengembangan Sekolah Model dapat ditandai dengan terlaksananya praktek pembagian pengambilan keputusan bersama di sekolah. Dengan pembagian tanggung jawab di antara para pemegang peran, kepala sekolah dapat lebih memberi perhatian pada hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan sekolah dan strategi pendanaannya untuk pengembangan sekolah. Aspek lain dari pembagian tanggung jawab dalam pengambilan keputusan adalah memprofesionalkan staf serta mengajak mereka untuk bekerja lebih baik lagi. Rasa menghargai diri sendiri dan percaya diri dapat menggantikan sikap pesimis.

Peran Kepala Sekolah bergeser dari pengawas menjadi fasilitator. Dengan memberikan tanggung jawab kepada wakil kepala sekolah dan para guru dari hari ke hari, memungkinkan bagi kepala sekolah untuk memfokuskan tenaganya pada peningkatan program-program akademik dan cara-cara untuk mencapainya. Dia juga dapat memberi perhatian lebih pada pembentukan hubungan antara orang tua siswa dan masyarakat.

Para Wakil Kepala Sekolah diharapkan dapat bertanggung jawab penuh dalam pengambilan keputusan untuk bidangnya. Masalah-masalah yang terjadi di sekolah yang tidak dapat diselesaikan oleh lainnya akan diperhatikan. Pada kasus yang jarang terjadi, dan masalah yang tak dapat diatasi dibawa ke tingkat yang lebih tinggi untuk menjadi perhatian kepala sekolah. Dengan melaksanakan peran ini para wakil kepala sekolah memperoleh ketrampilan kepemimpinan dan pengalaman-pengalaman yang menjamin kesinambungan pengembangan sekolah meskipun kepala sekolah berhalangan untuk suatu kurun waktu tertentu.

Para Guru diberikan tanggung jawab yang lebih untuk peningkatan pengajaran dan kreatifitas di dalam kelas. Kepala sekolah dan staf pengawas lainnya siap untuk berdiskusi dengan para guru mengenai pendekatan inovasi di dalam kelas. Bersama-sama mereka dapat mengevaluasi efektifitas pendekatan dan membuat keputusan untuk keterlaksanaannya. Guru juga terlibat dengan siswa yang bermasalah secara lansung. Apabila dibutuhkan, guru dapat meminta orang tua siswa untuk berkunjung ke sekolah atau guru yang mengunjungi orang tua siswa. Dengan pemberian tanggung jawab yang lebih terhadap pencapaian akademis siswa, para guru terlatih untuk menjadi profesional dari pada hanya sebagai pegawai.

Siswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan dan menyampaikan usulan yang berkenaan dengan mereka melalui OSIS. OSIS terdiri atas wakil dari setiap kelas dan kepala sekolah memimpin pertemuan. Wakil dari tiap kelas menyampaikan masalah-masalah yang perlu diperhatikan pada rapat OSIS. Mereka mendiskusikan hal tersebut dan berusaha mencari cara pemecahannya. OSIS memperhatikan usulan kegiatan yang berfokus pada keinginan dan minat siswa. Hal-hal yang dapat membawa pengaruh terhadap sekolah akan dibicarakan oleh Kepala sekolah dengan para guru. Masalah-masalah lain yang tidak menyangkut akademik akan disampaikan kepada BP³ untuk dipertimbangkan. Konsep yang diterapkan OSIS berhasil memecahkan beberapa masalah pengembangan yang penting. Pertama, hal tersebut membawa siswa menuju usaha pengembangan sekolah dengan memberi perhatian pada kebutuhan mereka serta menginformasikan kepada sekolah akan pandangannya terhadap pengembangan sekolah. Kedua, OSIS berfungsi sebagai contoh kehidupan bernegara di mana siswa belajar berorganisasi dan mengerti struktur politik. Hal ini juga merupakan pengalaman pembelajaran aktif dalam pendidikan bernegara. Ketiga, memperkenalkan dan mengembangkan potensi mereka dalam peran kepemimpinan di sekolah atau yang lebih dari itu.

Para Orang Tua Siswa lebih termotivasi dan berkeinginan untuk memberi sumbangan dalam kegiatan pengembangan sekolah pada saat diberi tanggung jawab dalam mengambil keputusan dan monitoring terhadap kegiatan sekolah yang didanai oleh BP³. Program-program BP³ yang efektif membuat para orang tua mengkaji ulang anggaran dan usulan perubahan, memilih usulan proyek sekolah yang diharapkan untuk didanai tahun ini, serta memonitor pelaksanaan dan pendanaan proyek tersebut. Para orang tua siswa berharap sumbangan BP³ dapat dimanfaatkan dengan tepat dan efisien.

Tokoh Masyarakat tidak secara langsung terlibat dalam keputusan-keputusan yang berbasis sekolah, namun mempunyai peran penting di luar sekolah. Dalam beberapa Model Pengembangan Sekolah, peran serta para tokoh masyarakat di sekolah dan rapat BP³ dapat berperan baik sebagai orang tua, peserta biasa ataupun undangan. Dengan berpartisipasi mereka dapat memberi informasi dan sumbangan dalam rapat pengambilan keputusan. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, pegawai Depdikbud, pegawai pemerintah daerah dan tokoh usahawan setempat dalam diskusi sekolah mengenai peningkatan mutu, kepala sekolah tidak hanya mampu menjadi pendengar yang baik terhadap persoalan yang terjadi di sekolah, namun juga memperoleh bantuan dalam masalah lingkungan dan pembentukan kerja sama kemitraan demi kelanjutan terhadap dukungan sekolah.

Pada bagian berikut ini disampaikan inti temuan dari penelitian yang dilakukan pada sekolah-sekolah yang menjadi Model Pengembangan seperti tergambar pada Diagram 1 Model Pembaharuan dalam Pengembangan Sekolah.

Kepala Sekolah: kepala sekolah merupakan pribadi yang menjadi inti dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Para Konsultan melihat bahwa dalam Pengembangan Sekolah Model kepala sekolah mempunyai keinginan untuk memperbaharui sekolah. Tujuannya adalah memperhatikan kebutuhan pembelajaran siswa. Hal ini merupakan inti dari berbagai usaha pengembangan. Kepala sekolah memandu pemegang peran menuju pengembangan visi dan misi sekolah. Melalui diskusi yang diadakan bagi guru dan orang tua siswa, tujuan tertentu telah teridentifikasi untuk tiap tahun pelajaran. Melalui berbagai alat komunikasi, kebutuhan guru dan siswa telah diketahui dan dimasukkan dalam rencana pengembangan. Sebagai pemimpin dalam pengajaran, kepala sekolah menetapkan peranan dari setiap pemegang peran (orang tua siswa, siswa, guru, dan staf). Standar kedisiplinan telah dibuat dan didiskusikan sehingga tiap orang mengetahui pentingnya menciptakan lingkungan belajar. Untuk membantu kepala sekolah, pihak-pihak lain telah diundang untuk memikul bersama tanggung jawab bagi keseluruhan pengembangan sekolah. Guru diberi keleluasaan untuk mengawasi yang lebih dalam proses pembelajaran, namun harus menunjukkan adanya peningkatan prestasi siswa. Gagasan-gagasan telah didiskusikan dengan kepala sekolah lalu diujicobakan. Program yang berhasil akan dilanjutkan, yang tidak berhasil akan dibatalkan. Pemberian kesempatan kepada guru untuk menguji gagasan-gagasan baru mendukung sejumlah pengembangan kritis. Guru dianggap sebagai orang yang profesional dan menganggap sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang dinamis dan tidak membosankan. Pada akhirnya, hal ini akan membuat guru merasa diberdayakan.

Kebutuhan guru: guru merupakan dasar bagi semua usaha pendidikan. Mendukung mereka dalam berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah sangat penting. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu : kesejahteraan guru, pengembangan profesional dan bantuan dalam pengajaran. Untuk mendorong motivasi guru, semua itu perlu diperhatikan. Model pembaharuan mencatat adanya keterbukaan dalam komunikasi antara kepala sekolah dan para pemegang peran lainnya. Melalui proses ini, kebutuhan guru dapat diketahui dan dukungan yang memadai diperlukan dari kepala sekolah dan para orang tua siswa. Pengalaman dari Pengembangan Sekolah Model memperjelas adanya beragam cara untuk membantu guru. Kesejahteraan guru dapat ditingkatkan melalui pemberian biaya transport, makan siang gratis, pemberian honor tambahan untuk kelebihan jam mengajar atau mengikuti pelatihan khusus. Kepala sekolah mempunyai perhatian lebih dalam pengembangan profesional guru dengan mengkaji-ulang kriteria kenaikan pangkat pegawai negeri dan membantu guru dalam hal ini dan mendukung semua jenjang pelatihan. Semua sekolah menitikberatkan pada peningkatan pendidikan guru, agar sekurang-kurangnya berpendidikan S1. Hal ketiga adalah memperhatikan penyediaan bahan tambahan untuk mata pelajaran yang diajarkan, tambahan sumber perpustakaan, peningkatan laboratorium bahasa dan IPA, penyediaan laboratorium komputer dan perlengkapan audio-visual.

Kebutuhan Siswa: Tujuan utama sekolah adalah memberikan pendidikan yang baik bagi generasi muda Indonesia. Oleh karena itu pencapaian hasil belajar siswa merupakan perhatian utama dalam semua usaha pengembangan. Prestasi siswa tergantung pada banyak faktor. Salah satu yang sangat menentukan adalah motivasi belajar. Semua sekolah model menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Hal ini dapat tercapai melalui peranan yang jelas dari masing-masing pemegang peran termasuk siswa dan orang tua siswa. Siswa bertanggung jawab dalam belajar sedangkan yang lainnya membantu mereka. Guru dan kepala sekolah menaruh harapan yang tinggi terhadap masing-masing siswa. Apabila seluruh pemegang peran mempunyai pandangan yang sama mengenai pentingnya pembelajaran, keajegan dalam memberikan perhatian untuk keberhasilan siswa, hal itu merupakan pesan yang kuat kepada siswa. Selain mempunyai pemahaman umum mengenai peranan pendidikan, metode pengajaran dan bahan pengajaran yang tepat dan efektif akan memperkuat prospek keberhasilan siswa. Rencana lainnya yang dapat memberikan motivasi adalah penambahan kegiatan ekstra kurikuler yang menarik bagi siswa. Hal ini dapat bervariasi, mulai dari kegiatan olahraga, pendidikan keagamaan, program pelatihan ketrampilan untuk persiapan kerja (komputer, Bahasa Inggris, Pertanian dan botani). Peran serta siswa dalam pengambilan-keputusan merupakan sarana lain untuk memotivasi siswa. Beberapa kepala sekolah membentuk OSIS yang terdiri atas wakil-wakil dari setiap kelas untuk mendiskusikan kepada kepala sekolah apa yang menjadi perhatian siswa. Dalam hal ini siswa mengidentifikasi sendiri apa kebutuhan mereka yang dapat memberi sumbangan kepada pengembangan sekolah. Beberapa usulan kegiatan, pelaksanaannya menjadi tangung jawab siswa. Masalah-masalah lain yang juga menjadi perhatian dari semua sekolah adalah kebutuhan akan adanya lingkungan yang aman bagi siswa (dan guru) untuk datang ke sekolah. Semua sekolah menyatakan adanya kebutuhan akan adanya pagar yang dapat melindungi mereka dari hewan maupun orang yang tidak diinginkan serta mencegah siswa berkeliaran di luar. Dinding atau pagar yang mengelilingi lingkungan sekolah merupakan simbol yang menyatakan bahwa sekolah adalah tempat belajar bagi siswa. Hal ini merupakan masalah penting bagi semua sekolah.

Satu hasil penting yang tersirat namun belum diteliti adalah bahwa sekolah-sekolah tersebut sebelumnya hanya menarik bagi siswa di Kecamatan yang bersangkutan. Tetapi sekarang ini, sekolah dapat menarik perhatian siswa dari Kecamatan atau daerah lain. Dengan memperhatikan minat pendidikan dan pribadi siswa, tampak bahwa sekolah menerima penghargaan dan perhatian masyarakat luas.

Keterpaduan Masyarakat: Orang tua siswa dan masyarakat setempat sering kali tidak dilihat sebagai aset yang berharga dalam peningkatan mutu pendidikan. Dengan melibatkan orang tua siswa, kantor pendidikan dan pemerintah, serta pengusaha setempat, sekolah memperoleh sumber tambahan baik dalam hal dukungan pendidikan maupun sumber-sumber keuangan tambahan untuk pengembangan sekolah. Terdapat variasi fungsi BP³, namun program yang paling efektif dapat memberikan pertanggungjawaban terhadap organisasi dalam memutuskan program mana yang akan didanai. Pada umumnya kepala sekolah menerima masukan dari para pemegang peran mengenai cara meningkatkan sekolah. Biasanya kepala sekolah dan guru ingin mendiskusikan masalah-masalah yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Gagasan-gagasan tersebut akan dirumuskan untuk menjadi program-program oleh kepala sekolah dan dipresentasikan kepada BP³ untuk disetujui. Berdasarkan dana yang tersedia (dan sumbangan khusus dari orang tua siswa dalam hal-hal tertentu), anggota BP³ memutuskan program mana yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut. Selain para orang tua siswa, wakil masyarakat dapat pula berperan serta dalam rapat tersebut khususnya apabila bantuan mereka dibutuhkan untuk suatu proyek. Hal ini akan diikuti dengan pembentukan komite (yang beranggotakan para pemegang peran) yang akan mengawasi pelaksanaan program. Kepala sekolah berfungsi sebagai penasihat pada keseluruhan proyek ini. Motivasi orang tua siswa sangat tinggi ketika mereka diberi tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Beberapa sekolah mencatat adanya kenaikan sumbangan dari orang tua siswa walaupun mengalami masa krisis ekonomi di tahun 1997-1998. Pada sekolah lain, BP³ setuju untuk menurunkan sumbangan bulanannya karena menurunnya pendapatan orang tua siswa selama masa tersebut. Ketika anggota BP³ diberi tanggung jawab untuk menyetujui dan memonitor pemanfaatan dana, mereka cenderung untuk memberi sumbangan yang lebih banyak setelah mengetahui bahwa dana tersebut dimanfaatkan secara langsung untuk membantu sekolah.

Beberapa model "pengembangan sekolah" memperoleh keuntungan dengan bekerja sama dengan Kandep Dikbud dan Pemerintah Daerah setempat dalam mendukung program pendidikan atau meningkatkan lingkungan sekolah. Sebagai contoh, ada dua sekolah yang menerima bantuan dari Pemda setempat untuk memperbaiki gerbang sekolah. Sekolah lain memperoleh bantuan dari pengusaha setempat dalam mendanai pembangunan tembok sekeliling sekolah. Kemungkinan pencarian sumber dana secara lokal dapat membantu sekolah sehingga mereka tidak tergantung pada Depdikbud dalam pemenuhan semua kebutuhan mereka. Ketersediaan dana yang dapat dimanfaatkan segera dapat memberi peluang bagi sekolah untuk merencanakan pengembangan berikutnya dan pada saat yang sama terdapat kesinambungan di tingkat sekolah.

sumber:

http://schooldevelopment.net/changei.html

sekolah menengah atas

Sekolah Menengah Atas (disingkat SMA), adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat). Sekolah Menengah Atas ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari Kelas 10 sampai Kelas 12. Pada tahun ajaran 1994/1995 hingga 2003/2004, sekolah ini disebut Sekolah Menengah Umum (SMU).

Pada tahun kedua (yakni Kelas 11), siswa SMA dapat memilih salah satu dari 3 jurusan yang ada, yaitu Sains, Sosial, dan Bahasa. Pada akhir tahun ketiga (yakni Kelas 12), siswa diwajibkan mengikuti Ujian Nasional (dahulu Ebtanas) yang mempengaruhi kelulusan siswa. Lulusan Sekolah Menengah Atas dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau langsung bekerja.

Pelajar Sekolah Menengah Atas umumnya berusia 15-18 tahun. SMA tidak termasuk program wajib belajar pemerintah - yakni Sekolah Dasar (atau sederajat) 6 tahun dan Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat) 3 tahun - maskipun sejak tahun 2005 telah mulai diberlakukan program wajib belajar 12 tahun yang mengikut sertakan SMA di beberapa daerah, contohnya Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.^[1]

Sekolah Menengah Atas diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab kabupaten/kota. Sedangkan Departemen Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, Sekolah Menengah Atas Negeri merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan kabupaten/kota.
sumber:http://wapedia.mobi/id/SMA

Pelaksanaan UN 2009

Pelaksanaan UN hari ini tanggal 20 April 2009 dan direncanakan berlangsung selama empat hari ke depan hingga 25 april 2009. SMA YPS Soroako menjadi salah satu lokasi pelaksanaan UN bagi siswa SMA YPS sendiri, yang berjumlah 97 orang, dengan sistem pengawasan ujian silang pengawas yang berasal dari SMA lain di wilayah subrayon 04 Luwu Timur dan pemantau independen yang berasal dari UNHAS.
Pemantau UN kali ini merupakan pemantau independen sekaligus bertindak sebagai panitia UN. Pelaksanaan ujian berlangsung aman tertib dan lancar, pelaksanaan ujian hari pertama dimulai sejak pukul 08.00 berakhir pada pukul 13.00, untuk 2 materi pelajaran UN yaitu bidang Bahasa Indonesia program studi IPA-IPS, dan Biologi untuk program studi IPA serta bidang Sosiologi untuk program studi IPS, dengan jumlah total kelas 5, untuk hari selanjutnya pelaksanaan ujian dimulai pukul 08.00 hingga pukul 10.00.
sumber:http://www.smayps.sch.id/index.php

Relevankah Sekolah Menengah?

Selama beberapa dasawarsa pendidikan formal merupakan bagian alami kehidupan masyarakat modern dan kita melihat sekolah sebagai prasyarat menjalani kehidupan yang produktif. Mereka yang tak bersekolah hampir dapat dianggap akan tersisih dari tatanan masyarakat modern. Tak ada pilihan lain. Tak ada keberuntungan bagi yang tak bersekolah.

Bagaimana sebenarnya kontribusi pendidikan formal, terutama sekolah menengah? Dua berita di Kompas (5/8/2008) melaporkan bahwa hanya 17,2 persen dari 28 juta penduduk Indonesia usia 19-24 tahun dan 6,2 persen dari 306.749 murid di SMP Terbuka yang dapat meneruskan sekolah ke jenjang pendidikan tinggi.

Padahal kebanyakan SMA, terutama SMAN, masih menekankan hafalan terhadap lebih dari selusin mata pelajaran setiap minggunya dan mempersiapkan siswa untuk ujian nasional, dengan harapan kebanyakan dari lulusan sekolah akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Namun, ternyata upaya ini hanya mencakup 17,2 persen pemuda- pemudi Indonesia. Lalu, apakah fungsi pendidikan di sekolah menengah bagi 82,8 persen ’sisa’ nya?

Dalam sebuah kunjungan ke SMAN 1 di Desa Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, saya mengamati murid pada mata pelajaran Kimia sedang mempelajari letak atom pada tabel periodik untuk mengidentifikasi jenis zatnya. Sekolah tersebut tak memiliki dana melangsungkan eksperimen di laboratorium kimia sehingga pelajaran kimia menjadi abstrak.

Walaupun sebagian dari lulusan SMAN 1 berencana melanjutkan ke universitas, lebih banyak yang akan mencoba memasuki dunia kerja dengan menggunakan ijazah SMA mereka sebagai satu-satunya modal. Di desa yang berpenduduk 22.117 orang itu, hanya 7 persen lulusan SMA dan 1,2 persen lulusan diploma dan sarjana. Dengan kata lain, hanya sekitar 14,6 persen lulusan SMA yang melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya (Kecamatan Marangkayu, 2008). Lalu apakah gunanya kemampuan mengidentifikasi jenis zat sebuah atom untuk kehidupan dan masa depan kebanyakan murid di sana? Nyaris tidak ada.

Ijazah SMA telah dianggap sebagai paspor untuk memasuki dunia kerja, padahal Survei Angkatan Kerja Nasional menunjukkan, dari 10 juta penganggur usia kerja, 55 persen berpendidikan sekolah menengah (BPS, 2008). Jelas, lulusan sekolah menengah tak dipersiapkan dan tak memiliki keterampilan memasuki dunia kerja.

Pendidikan menengah di Indonesia sangat terfokus pada pengembangan kemampuan akademik menuju universitas dan karena itu tidak—atau lebih tepatnya belum—relevan bagi mayoritas pemuda-pemudi Indonesia. Pertanyaan yang berikutnya muncul adalah pendidikan menengah seperti apa yang lebih relevan?

Mengambil Desa Marangkayu sebagai contoh kasus, 78 persen perekonomian di Kabupaten Kutai Kartanegara datang dari bidang pertambangan dan penggalian, serta 11 persen dari pertanian (ProVisi Education, 2007). Adapun di Desa Marangkayu 28,4 persen bekerja di bidang pertanian dan perkebunan karet, 5 persen karyawan, 1,7 persen wiraswasta, dan 2,8 persen bekerja di bidang pertukangan, nelayan, dan jasa, sementara sisanya tidak terdata.

Dengan kata lain, sedikitnya 78 persen sumber perekonomian tidak melibatkan peran dan belum menyejahterakan kebanyakan warga Desa Marangkayu. Dapatkah pendidikan menengah mencoba mengatasi kesenjangan antara kualitas sumber daya manusia dengan kemampuan mengolah sumber alam lokal? Bukankah pekerjaan kebanyakan penduduk di bidang pertanian dan perkebunan karet seharusnya dapat dijadikan sumber pembelajaran?

Saya tidak menyarankan agar semua sekolah menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara berbondong-bondong memfokuskan perhatian pada bidang pertambangan, penggalian, dan pertanian. Namun, dari pemahaman yang lebih mendalam tentang sumber daya alam lokal, pembelajaran di sekolah dapat bersifat lebih kontekstual dan bermakna bagi keberlangsungan kehidupan dan kemajuan komunitas lokal.

Misalnya, dalam pelajaran Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi, siswa dapat meneliti asal usul keberadaan Desa Marangkayu, latar belakang sosial ekonomi, jenis pekerjaan, dan permasalahan sosial. Dalam pelajaran Geografi siswa dapat mendatangi lahan-lahan pertambangan, perminyakan, pertanian, dan perkebunan untuk mengkaji perbedaan antarlahan. Kegiatan tersebut dapat dikaitkan dengan pelajaran Biologi yang mengkaji kondisi dan masalah lingkungan, ekosistem, jenis tanaman, binatang lokal, dan lain-lain.

Kemampuan siswa dalam mewawancara, menganalisis, dan membuat laporan mengasah keterampilan interpersonal, berpikir, dan berbahasa Indonesia. Pengetahuan tentang sumber daya lokal, dari rumput-rumput ilalang, berbagai jenis daun, dan batu-batuan dapat dijadikan bahan dasar untuk pelajaran Kesenian dan Teknik Keterampilan, yang hasilnya dapat dijual ke kota terdekat untuk menjajaki kemampuan berwiraswasta.

Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan memberikan keterampilan dan pengetahuan lokal yang memungkinkan sebagian besar siswa untuk langsung terjun ke dunia kerja, tanpa mengesampingkan pengetahuan akademik bagi mereka yang mampu dan memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dari pembahasan contoh kasus di atas, tersirat bahwa solusi untuk permasalahan pendidikan menengah yang lebih relevan membutuhkan kajian mengenai kondisi lokal sehingga solusinya bersifat kontekstual terhadap komunitas. Kondisi komunitas yang berbeda membutuhkan solusi yang berbeda pula.

Pendidikan menengah yang kita kenal sekarang baru memberikan tawaran solusi yang diseragamkan dengan menggunakan sebagian kecil penduduk Indonesia sebagai tolak ukur. Sementara untuk mayoritas penduduk, masih perlu dikaji dan dirumuskan bentuk-bentuk pendidikan yang lebih relevan, yang kemungkinan besar belum kita kenal sekarang.
sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/21/00264633/relevankah.sekolah.menengah

Pendidikan Kejuruan…, fakta, arah dan harapan

Harkat dan martabat manusia Indonesia dalam era global sangat ditentukan oleh sistem pendidikan yang diterapkan. Banyak kasus dan bukti nyata bahwa penghargaan dunia luar terhadap negara ini menjadi berkurang akibat tercorengnya oleh “duta” negara melalui jalur TKI/TKW yang notabene relatif banyak menimbulkan masalah daripada sekedar meraup devisa. Di sisi lainterukir prestasi duta pelajar di tingkat dunia seperti melalui olimpiade sains dan teknologi, yang menjadi bukti nyata bahwa bangsa Indonesia memiliki bibit - bibit unggul untuk tampil di pelataran dunia, namun kurang terangkat. Kemerdekaan negara Indonesia terwujud berkat rakhmat dan karunia-Nya, dengan limpahan sumber daya alam yang wajib kita syukuri. Namun sampai saat ini negara kita selalu ditimpa berbagai musibah, baik bencana alam atau memburuknya akhlak/moral yag berakibat perilaku menyimpang dalam banyak bidang, sehingga terpuruk dengan “…beban hutang negara Indonesia yang cukup fantastis yakni sesbesar Rp. 1.300 trilyun, (sumber : Metro TV-News).

Yang harus menjadi renungan, bagaimana bentuk rasa syukur kita pada-Nya, yakni bagaimana mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang demikian besar jumlahnya. Kuncinya, tiada lain bagaimana kita mampu mengelola negara ini, hal itu merupakan perwujudan rasa syukur kita pada-Nya.

Bangsa ini harus kerja keras, dikelola oleh pemimpin yang berakhlak ; amanah, jujur, juga tauladan dan didukung oleh rakyat yang patuh aturan.

Permasalahan tenaga kerja di Indonesia merupakan beban berat pemerintah. Hal ini erat kaitannya dengan sistem pendidikan yang diterapkan untuk membentuk sumber daya manusia yang bermoral dan cakap sehingga mampu bersaing secara global. Beban pemerintah dalam masalah ini sesungguhnya dapat berkurang, bilamana seluruh komponen pemerintahan berjalan mengikuti sistem yang telah dirancang dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat.

Pendidikan yang berkualitas merupakan modal dasar untuk membangunan negara ini. Sistem Pendidikan di Indonesia telah diatur melalui Undang-undang Pendidikan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.Tujuan pendidikan nasional bisa tercapai bila seluruh komponen pandidikan bekerja secara sistematik dan sinergis antara komponen pendidikan satu dengan lainnya.

Kebijakan Pemerintah

Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan melaui Arah Kebijakan Pengembangan Sekolah Kejuruan meresponnya dengan membuat kebijakan yang dapat menjawab tantangan yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia dan ketenagakerjaan saat ini dan akan datang, antara lain :

1. Posisi Indonesia pada daya saing bangsa di dunia internasional :

- Nomor 102 dari 106 negara Asia – Afrika hasil survai HDI.

- Nomor 12 dari 12 negara Asia hasil survai PERC.

- Nomor 32 untuk IPA, nomor 34 untuk Matematika dari 38 negara Asia, Australia dan Afrika yang disurvai TIMSS-R.

2. Dampak krisis ekonomi dunia yang tidak jelas kapan akan berakhir :

- Tingginya angka tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi SD ke SLTP 19,3 %, SLTP KE SLTA 34,4 % dan SLTA ke PT 53,12 %.

- Daya tampung perguruan tinggi 11,4 % sehingga lulusan memasuki pasar kerja tanpa memiliki kompetensi.

Globalisasi ekonomi menuntut kualitas SDM yang harus memiliki :

- Keunggulan Komperatif

- Keunggulan Kompetitif

- Interdependensi,

Di mana dan bagaimana pendidikan mereka dipersiapkan…..?,

Tren, isu dan kebutuhan pengembangan pendidikan kejuruan nasional dan internasional serta memperhatikan berbagai perkembangan yang terjadi di lapangan kerja dan berbagai respon. Direktorat Pembinaan Sekolah Kejuruan menyusun program sebagai berikut :

1. Pengembangan sekolah kejuruan berstandard internasional

2. Pengembangan dan pemberdayaan ICT

3. Seamless Education

4. Pengembangan partisipasi industri di sekolah kejuruan

5. Pengembangan kompetensi kunci

6. Pengembangan kewirausahaan

7. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan

8. Peningkatan good governance dan akuntabilitas

9. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan kejuruan

10. Peningkatan, pemerataan dan perluasan akses pendidikan kejuruan

11. Perbaikan dan perawatan sarana pendidikan kejuruan

12. Pengembangan standard kompetensi

Dengan berpedoman pada, Visi : Terwujudnya SMK bertaraf internasional, menghasilkan tamatan yang memiliki jati diri bangsa, mampu mengembangkan keunggulan lokal dan bersaing di pasar global. Misi :

1. Meningkatkan Profesionalisme dan Good Governance SMK sebagai Pusat Pembudayaan Kompetensi

2. Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan (BSNP)

3. Memberdayakan SMK untuk Mengembangkan Potensi Lokal menjadi Keunggulan Komparatif

4. Memberdayakan SMK untuk Mengembangkan Kerjasama dengan Industri, PPPG, LPMP, dan berbagai Lembaga Terkait

5. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Kejuruan yang Bermutu.

Dengan strategi :

1. Mengembangkan mutu dan relevansi SMK dan membina sejumlah SMK yang bertaraf internasional

2. Perluasan dan pemerataan akses dengan tetap memperhatikan mutu

3. Meningkatkan manajemen SMK dengan menerapkan prinsip Good Governance ( Sumber : Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah – Depdiknas )

Dukungan Pemerintah Daerah

Menyikapi Arah Kebijakan Pendidikan Direktorat Pembinaan Sekolah Kejuruan tentang perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan sekolah kejuruan. pemerintah daerah pada umumnya cukup responsif, dan karenanya pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa barat kini memasuki fase Akselerasi pencapaian visi Jawa Barat yang dilaksanakan tahun 2003-2008.

Kegiatan-kegiatan seperti ; Ekspo Pendidikan Teknologi Jawa Barat ( Epitech ) yang merupakan salah satu barometer untuk mengukur kualitas pendidikan teknologi berdasarkan perspektif industri jasa pendidikan dan Lomba Keterampilan Siswa ( LKS ) dalam bidang teknologi yang secara berkala tiap tahun berlangsung, merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat.

Komitmen pemerintah daerah provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan untuk merespon kebijakan pengembangan sekolah kejuruan setidaknya dapat mendukung tercapainya kondisi Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) pada angka 80 pada tahun 2010 yang meliputi ; Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli.

Peran-serta : Masyarakat dan Dunia Industri/Usaha (DI/DU)

Peran serta masyarakat dan dunia industri dalam mendukung program pemerintah, khususnya kebijakan pengembangan sekolah kejuruan patut didukung sepenuhnya.

Kepedulian ini hendaknya berlandaskan keinginan mengembangkan potensi sumber daya manusia untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, ( Undang-undang Sisdiknas bab I, pasal 1, ayat 1). Sehingga kondisi ini akan membentuk kepedulian hakiki dalam mendukung program-program pemerintah atasdasar kesadaran untuk membangun negara, masyarakat , keluarga dan dirinya.

Masyarakat dalam hal ini orang tua, selaku pemegang keputusan keluarga hendaknya memahami kondisi pendidikan di Indonesia dan program pemerintah. Dalam konteks ini para orang tua hendaknya peka untuk merespon program-program pemerintah, terutama mengenai arah kebijakan pengembangan sekolah kejuruan.

Para orang tua secara dini harus dapat memahami minat, bakat dan kemampuan putera puterinya, sehingga dalam memilih jenis dan jenjang pendidikan tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Banyak kasus terjadi seperti ; drop out – putus sekolah, atau studinya selesai namun masalah berikutnya muncul yakni tidak terserap pasar kerja karena skillnya rendah.

Mimilih Sekolah Kejuruan

Memilih Sekolah Menengah Kejuruan adalah sikap bijak bagi para orang tua untuk melanjutkan pendidikan setelah lulus dari pendidikan dasar 9 tahun. beberapa alasan sederhana tentang pilihan ini antara lain :

1. Relevan dengan program pemerintah tentang arah kebijakan pengembangan sekolah kejuruan,
2. Dapat menyalurkan minat, bakat dan kemampuan calon siswa sesuai bidang dan program keahlian yang diminati.
3. Pendidikan tingkat menengah yang berorientasi kerja, sehingga tidak banyak membutuhkan waktu dan biaya yang relatif besar.
4. Dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang serumpun.
5. Membantu pemerintah secara langsung dalam mengatasi pengangguran terdidik da tidak terdidik karena masalah sistem dan masalah lainnya.

Sebagai orang tua dari putera-puteri calon siswa mari kita renungkan sebijak mungkin, bagaimana kita menyikapi dan memilih jenis dan jenjang pendidikan yang paling sesuai untuk putera-puteri kita. Setiap orang tua hendaknya mempertimbangkan dalam memilih jenis sekolah diselaraskan dengan bakat, minat serta kemampuan anak. Sekiranya diperoleh bakat, minat dan kemampuan yang memadai, maka pilihan jenis sekolah kejuruan adalah kebijakan yang tepat.

Dunia Industri/Usaha ( DI/DU )

Dunia Industri/Usaha (DI/DU) merupakan mitra pemerintah dan masyarakat yang paling penting dalam merespon kebijakan pemerintah. Tanpa dukungan DI/DU kebijakan ini tidak akan berjalan dengan baik. Pihak DI/DU hendaknya secara sadar, bertanggung jawab dan profesional membantu program-program pengembangan sekolah kejuruan diantaranya berupa dukungan:

1. Memberi masukan untuk pengembangan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi yang paling mutakhir.
2. Penyelenggaraan magang/praktek kerja industri/praktek kerja lapangan siswa
3. Pelaksanaan Uji Kompetensi Siswa/Evaluasi belajar
4. Rekruitmen tenaga kerja.

Peran serta dunia usaha yang diharapkan itu dapat meningkatkan motiv para anak didik dalam memasuki jenis sekolah kejuruan, kareena ada tantangan yang jelas kedepannya, yaitu dalam rekruitmen tenaga kerja. Hal ini berbeda pada jenis sekolah non kejuruan dimana ouputnya masih bersifat umum dan belum memiliki keakhlian khusus.

Pihak Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan disemua tingkatan juga harus konsisten dalam menerapkan kebijakannya. Fasilitas penunjang sekolah kejuruan harus mendapat perhatian dan teranggarkan secara jelas, begitupun para guru dan atau pengajar harus mendapat perhatian dalam jenjang pembinaan kariernya. Kalau semua itu dapat terlaksana, maka niscaya kedepan, sekolah kejuruan akan menjadi pilihan masyarakat dalam menyekolahkan anaknya.

Kajian di atas diharapkan dapat menggugah kita dalam rangka meringankan beban pemerintah di bidang pendidikan beserta permasalahannya. Dan pada akhirnya permasalahan rendahnya mutu pendidikan akan lambat laun teratasi dan bangsa ini tidak akan tertinggal harkat dan martabatnya dari bangsa lain.

Dalam konteks pembangunan pendidikan di Jawa Barat, dimana Visinya “sebagai Provinsi Termaju di Indonesia dan Mitra Terdepan Ibukota Negara Tahun 2010”, maka melalui sekolah keuruan akan menjadi andil cukup besar untuk mencapainya. Visi tersebut akan tercapai, manakala penduduknya memiliki skill dan kemampuan yang tinggi. Tanpa itu, jangan berharap banyak.

sumber:http://www.jabar.go.id/jabar/public/33437/artikel_detail.htm?id=84990

Prestasi dan Kreativitas Meningkatkan Mutu Siswa

Kegiatan-kegiatan kesiswaan yang meliputi Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), hingga ke Lomba Debat Bahasa Inggris dan Lomba Penelitian Ilmu Pengetahuan Remaja (LPIR), telah berjalan sesuai dengan program yang dicanangkan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, selama tahun 2008 ini. Semua kegiatan ini merupakan gambaran dari proses peningkatan mutu siswa melalui prestasi dan kreativitas.

OSN, O2SN, dan FLS2N adalah bagian dari kebijakan Departemen Pendidikan Nasional, yaitu kebijakan mengenai peningkatan mutu. Namun peningkatan mutu tidak hanya itu saja, di dalamnya mencakup berbagai macam upaya, yang pertama manajemen sekolah, dan kedua proses pembelajaran di sekolah.

Dalam proses pembelajaran di sekolah, ada tiga faktor yang perlu ditingkatkan. Antara lain, guru, murid, sarana dan prasarana. Semuanya masuk di dalam renstra (rencana strategis) yang juga menjadi acuan Diknas. Adapun renstra tesebut terdiri dari renstra departemen, yang kemudian dijabarkan menjadi renstra pendidikan dasar dan menengah dan juga renstra direktorat yang sifatnya lebih teknis.

Dalam penjelasannya mengenai renstra tersebut di atas, Dr. Sungkowo M, Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas menerangkan, bahwa kebijakan Diknas titik beratnya adalah meningkatkan mutu SMA. Tujuanya agar lulusan SMA bisa masuk ke perguruan tinggi. Kegiatan ini jangkauannya luas, sebab mencakup akses dan kesempatan tata kelola. “Kita memiliki visi bahwa hingga tahun 2014, kita upayakan SMA menjadi lembaga yang profesional. Menjadi lembaga yang akuntabel, supaya bisa mendorong sekolah-sekolah menengah atas, menjadi sekolah yang mutunya bertaraf internasional. Kebijakan tersebut diupayakan bisa disosialisasikan ke daerah-daerah,” ujarnya.

Dari kebijakan-kebijakan dan juga misi yang telah dijelaskan tersebut, Direktorat Pembinaan SMA akhirnya membuat visi yang merupakan strategi untuk mencapai misi yang telah ada. Visi tersebut antara lain, mengupayakan perluasan dan pemerataan untuk memberi pendidikan yang bermutu bagi rakyat Indonesia.

Direktorat Pembinaan SMA akan menjaga agar rasio murid SMA dibandingkan dengan jumlah murid SMK akhir tahun 2014 menjadi 33 : 67 % atau 33 % SMA dan 67% SMK. Rasio SMA diperkecil, tujuannya agar lulusan SMA bisa masuk ke perguruan tinggi. “Sedang yang ingin masuk dunia kerja bisa masuk SMK. Tapi SMK juga harus ditingkatkan mutunya, supaya begitu keluar SMK si siswa sudah siap masuk ke dunia kerja,” papar Sungkowo.

Fasilitasi Potensi Siswa

Di samping itu, Direktorat juga membantu memfasilitasi pengembangan potensi siswa. Pemberian fasilitas potensi siswa ini diberikan secara utuh. Misalnya, memfasilitasi peserta didik untuk SMA. Pemberian fasilitas melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. “Jadi fasilitasinya itu fasiltas proses pembelajaran dan sekaligus meningkatkan mutu pembelajarannya.” Tambahnya.

Proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan itu, menurut Sungkowo kembali, berkaitan erat dengan proses pembelajaran berbasis TIK atau ICT. Dalam hal ini, seorang guru menganggap murid bukan obyek, tetapi subyek. Sehingga kedudukan siswa sama, mempunyai kesempatan yang sama, mempunyai kemungkinan untuk berprestasi sama. Jadi, seorang guru hanya fasilitator. “Guru tidak usah khawatir kalau dia kalah dengan muridnya. Karena sekarang sumber belajar sudah banyak, seperti internet. Guru-guru tinggal mendorong dan mengarahkan. Tetapi dia juga mencarikan sumber-sumber pengetahuan. Justru dengan proses pembelajaran berbasis TIK ini, kita tidak perlu banyak bicara, tetapi siswa bisa diberikan pelajaran melalui teknologi tersebut. Melalui teknologi ini, tidak hanya pelajaran fisika, kimia biologi saja, pelajaran agama, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia pun bisa,” jelas Sungkowo kembali.

Meski di daerah tetap diterapkan metodologi pembelajaran yang sudah ada, namun pemakaian teknologi dalam melakukan proses belajar-mengajar tidak harus selalu menggunakan komputer, radio pun sudah merupakan teknologi. Jadi, jelas Sungkowo, teknologi itu bisa ke siapa saja. Fasilitas yang sudah ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang. Keinginan masyarakat sekarang ini, sekolah harus menyediakan guru sesuai dengan bidang studinya. “Itu ada di undang-undang lho. Jangan sampai kita tidak memberikan siswa-siswa kesempatan,” katanya.

Manajemen Berbasis Sekolah

Selain mengikuti perkembangan teknologi, penyelenggaraan pendidikan juga perlu memperhatikan faktor manajemen. Dari sudut pandang ini, akhirnya akan mendorong sekolah untuk menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Di sini sekolah memiliki otoritas untuk mengelola manajemennya. Di samping MBS, menurut Sungkowo, Direktorat juga mendorong sekolah mewujudkan peserta didik berkepribadian unggul, memiliki semangat kompetensi dan kompetisi, juga mendorong sekolah untuk bisa meningkatkan atau memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). “Dengan demikian, pada tahun 2014, paling tidak 95% SMA sudah terakreditasi B. Yang bagus adalah A. Tujuannya, supaya sekolah yang berada di pelosok daerah itu sama. Seperti misalnya di ujung Banda Aceh, Kupang, Rote, Papua, sama. Contohnya seperti di Jepang, kualitas pendidikan di daerah-daerah yang ada di negara itu merata. Sekain itu kita juga membuat program yang dibagi tiga. Program-program itu terdiri dari program akses (pemerataan), program peningkatan mutu, dan program peningkatan tata-kelola,” tambah Sungkowo.

Untuk program akses, menurut Direktur SMA, jangan sampai akses untuk siswa SMA yang pandai dalam bidang edukasi, tidak ditampung di sekolah yang hebat. Anak yang hebat itu harus difasilitasi, walaupun mereka miskin. Dalam hal ini Sungkowo memberi contoh, misalnya ada anak miskin di Flores Timur sana, boleh saja ia bersekolah di Jakarta. Paling tidak, Pemda setempat responsif terhadap anak-anak cerdas seperti itu. Tidak hanya Pemda, masyarakat juga harus berperan aktif dan peduli pada mereka. “Kalau hasil ujian anak itu bagus, masak tidak kita fasilitasi,” tambahnya.

Berkaitan dengan fasiltas untuk anak-anak cerdas namun tak mampu tersebut, Diknas memberikan subsidi siswa yang merupakan bantuan khusus murid berupa beasiswa. Beasiswa yang diberikan memang tidak terlalu besar, jumlah nominalnya 65 ribu rupiah per bulan. Menurut Sungkowo, beasiswa tersebut merupakan kepedulian Diknas terhadap siswa miskin untuk membantu mereka.

Begitu pula dari segi sarana sekolah. Diknas memberikan subsidi untuk membangun atau merehab sekolah-sekolah yang membutuhkan. Sekolah tersebut diberikan keleluasaan untuk menggunakan subsidi tersebut. Namun meski demikian, Diknas tetap mengontrol dana yang telah diberikan untuk merehab, apakah dana tersebut dipergunakan sesuai dengan siteplan yang direncanakan. “Kita berikan subsidi kepada sekolah tersebut, tapi kita kontrol jumlah dan tambahan ruang belajarnya,” tukasnya.

Dari segi mutu, Direktorat Pembinaan SMA membuat rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan rintisan Sekolah Standar Nasional (SSN). Yang tak kalah penting, Direktorat juga membuat rintisan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL). Melalui PBKL keunggulan di suatu daerah dipertahankan. Misalnya, seperti Tasikmalaya yang terkenal dengan bordirannya. Kerajinan seperti itu harus dijaga, atau Sopeng yang terkenal dengan sutra alamnya dan NTT dengan tenun ikatnya, semua itu dikembangkan agar jangan sampai punah.

Sungkowo juga menjelaskan, untuk ruang-ruang penunjang seperti perpustakaan, lab IPA, komputer, TIK base learning, ICT base learning, uji kompetensi siswa, Bahasa Inggris, dan bantuan operasional manajemen mutu, akan diberikan sertifikasi. Sedangkan dalam tata kelolanya, digunakan manajemen yang transparan.

Mengenai pelaksanaan kegiatan lomba-lomba di bidang keilmuan tahun 2009 tetap terus berjalan sama seperti tahun 2008. Sungkowo berharap, agar kegiatan-kegiatan tersebut kualitasnya dapat lebih ditingkatkan lagi. Seperti OSN, tetap mengacu pada delapan bidang studi, yaitu fisika, kimia, matematika, biologi, komputer, astronomi, kebumian, dan ekonomi. Sedangkan penghargaan untuk siswa yang memperoleh medali, saat ini sudah tersolusi. Mereka akan ditampung di perguruan tinggi yang mereka inginkan termasuk beasiswanya.

sumber: http://www.dikmenum.go.id/index.php?page=15

REDIP sebagai Model untuk Meningkatkan Pendidikan Menengah Pertama

Jakarta, Selasa (8 Juli 2008) — Program Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Daerah atau Regional Education Development and Improvement Program (REDIP) dapat dijadikan model untuk meningkatkan pendidikan menengah pertama. REDIP adalah program sederhana, tetapi komprehensif yang memungkinkan sekolah dan kecamatan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri sesuai dengan aspirasi dan prioritas mereka sendiri. Meskipun sederhana, program ini dapat meningkatkan akses, mutu, dan manajemen secara bersamaan.

Program REDIP ini memberikan dana bantuan kepada sekolah dan tim pengembangan pendidikan kecamatan (TPK) sesuai proposal yang diajukan. Sekolah dan TPK bebas mengusulkan kegiatan apa saja sesuai kebutuhan dan prioritas mereka sendiri. Dengan menggunakan dana bantuan, sekolah dan TPK melaksanakan kegiatan yang diusulkan.

Sesudah menyelesaikan kegiatan, sekolah menyusun laporan keuangan dan laporan kegiatan lalu menyerahkannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diperiksa. REDIP mendorong mengambil inisiatif dan mempertanggungjawabkan usaha sekolah sendiri dalam meningkatkan pendidikan dan berfungsi sebagai pengamat pasif.

Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Sekolah Direktorat Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Kasubdit Kelembagaan Sekolah Dit.PSMP Ditjen Mandikdasmen) Depdiknas Yenni Rusnayani mengatakan, sejak 2005 Depdiknas telah mengadopsi program ini dengan bantuan teknis dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Program ini sampai 2008 telah dikembangkan di Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi mencakup 32 kecamatan dari sebanyak 391 SMP negeri dan swasta.

Yenni mengatakan, program REDIP, yang kemudian diubah menjadi program pengembangan SMP berbasis masyarakat (PSBM) sangat cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia yang menghendaki penyelenggaraan pendidikan melalui prinsip bottom-up, desentralisasi penyelenggaraan, dan partisipasi masyarakat. “Program PSBM memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh kepala sekolah dan juga memberikan dampak untuk peningkatan mutu pembelajaran,” katanya pada REDIP Workshop dan Expo di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (8/07/2008).

Kepala Seksi Perencanaan Subdit Program Dit.PSMP Ditjen Mandikdasmen Depdiknas Supriano mengatakan, hasil yang dicapai melalui program ini adalah terjadinya perubahan pada sekolah, kecamatan, dan masyarakat. Dia mencontohkan, manajemen di sekolah menjadi demokratis dan transparan, pihak kecamatan yang semakin proaktif kepada pendidikan, dan masyarakat lebih peduli terhadap pendidikan. “Orang tua mendukung apa yang dikembangkan oleh sekolah. Semua kegiatan di sekolah selalu dikomunikasikan dan pengembangan sekolah dibicarakan dengan orang tua murid,” katanya.

Dia menyebutkan, program REDIP Government (REDIP G) yang didanai 100 persen APBN sampai 2008 sudah mengalokasikan anggaran hampir Rp.45 milyar untuk tiga kabupaten yakni Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Selain REDIP G, kata dia, juga ada program REDIP Mandiri yang didanai oleh APBD, REDIP Pengembangan, dan REDIP Perluasan Pelaksanaan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah Munthoha Nasuha mengatakan, implementasi program REDIP sejak 1999 dimulai dari dua kecamatan, kemudian berkembang menjadi sepuluh kecamatan, dan seluruhnya sebanyak 17 kecamatan. “Awalnya program difokuskan pada bidang manajemen sekolah dengan pola transparansi, sehingga semua rencana anggaran dipaparkan di papan dan di pintu masuk sekolah,” katanya.

Konsultan Nasional REDIP Winarno Surachmad, mengatakan, karakteristik Program REDIP adalah mudah, murah, tanpa resiko, dan low tech. “REDIP menjawab pertanyaan bagaimana mengembangkan pendidikan di daerah berdasarkan kekuatan dari bawah, tanpa duit, dan tanpa ahli,” katanya.

Ketua Tim REDIP-JICA Norimichi Toyomane mengatakan, indikator yang memperlihatkan bahwa program tersebut berhasil yakni, meningkatnya nilai Ujian Nasional, meningkatnya motivasi siswa untuk sekolah, meningkatnya motivasi guru dalam proses belajar mengajar dan juga motivasi dari kepala sekolah dalam memanajemen sekolahnya.

Sumber : Pers Depdiknas