Biaya Mahal Pendidikan Tinggi

Masalah biaya pendidikan masih terus menjadi sorotan. Sebagai contoh, tentang komersialisasi dan liberalisasi. Patut kita pahami bersama bahwa kalau kita melihat biaya pendidikan tinggi, ternyata memang tidaklah sederhana. Biaya universitas pasti tinggi karena sebagai learning center yang science center, dana yang dibutuhkan untuk satu universitas sangat besar.

Mengapa hal ini terjadi? Karena yang dikelola oleh satu universitas sangat kompleks, yaitu ilmu pengetahuan, dosen/pakar, sumberdaya manusia pendukung, mahasiswa, sarana prasarana akademik maupun pendukung, program akademik, dan informasi akademik. Sesudah melalui proses yang mahal universitas yang harus dihasilkan oleh suatu perguruan tinggi ialah sumberdaya manusia profesional/pakar dan ilmu pengetahuan baru.

Di samping hasil dari perguruan tinggi yang berupa ilmu pengetahuan, dihasilkan pula sumberdaya manusia yang memiliki potensi untuk mendayagunakan negara. Oleh karena itu, sedemikian vitalnya kepentingan perguruan tinggi. Dalam prosesnya perguruan tinggi menjadi tempat terakhir untuk restrukturisasi, rekonstruksi, reparasi, maupun tindakan lain. Dalam arti untuk membuat agar pengalaman proses pendidikan yang sebelumnya telah dialami menjadi lebih benar.

Semua yang dikelola oleh perguruan tinggi harus ditingkatkan terus kualitasnya dari tahun ke tahun agar mampu bersaing terhadap kemajuan zaman ini. Tentu saja akan menyerap dana yang sangat besar. Sebagai contoh, untuk mengelola kemampuan dosen sebagai pakar harus ditingkatkan secara berkelanjutan agar sesuai dengan zamannya dan memiliki standar (sebaiknya global).

Cara untuk meningkatkan kemampuannya melalui berbagai program, seperti pendidikan lanjut, pelatihan, lokakarya, dan seminar sebagai modal pengembangan jejaring di satu sisi dan tukar-menukar informasi hasil riset. Pengelolaan dosen saja tentu sudah menyerap dana yang tinggi.

Patut kita catat bahwa kalau dosen tidak dikelola dengan baik maka ilmu pengetahuan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mahasiswa kualitasnya tidak memadai. Contoh lain ialah kegiatan riset yang langsung terkait dengan kegiatan dosen dan pada tingkat pascasarjana melibatkan mahasiswa akan menyerap dana besar, bahkan tiada ujung akhirnya.

Peningkatan kemampuan dosen merupakan modal besar bagi peningkatan daya saing perguruan tinggi. Pengelolaan mahasiswa secara proporsional sesuai dengan keahlian yang diinginkannya juga bukan barang murah karena sarana pembelajaran harus selalu disesuaikan. Proses pendidikan di pendidikan tinggi mengacu kepada kegiatan Tri Dharma.

Kegiatan pendidikan harus diperbarui dari waktu ke waktu sesuai dengan kemajuan zaman yang tentunya harus didukung oleh kegiatan riset termasuk pengabdian kepada masyarakat. Untuk memperbaharui seluruh proses kegiatan dibutuhkan biaya yang tidak murah. Ketersediaan dana sangat penting bagi pengelolaan universitas. Karena itu, sumber dana untuk penyelenggaraannya harus jelas.

Secara garis besar dana untuk mengoperasikan universitas dapat berasal dari pemerintah dan dana masyarakat. Dana pemerintah dapat dibagi dalam dana rutin dan dana kompetitif, sementara dana masyarakat dapat dibagi menjadi dana dari uang sekolah (dan yang terkait) serta dana riset dan pengembangan (kerja sama) yang sifatnya kompetitif dan berbagai sumbangan berbagai pihak.

Dana masyarakat selain uang sekolah yang berasal dari mahasiswa, dana masyarakat lainnya diusahakan oleh universitas. Setiap universitas harus memolakan pendapatan dananya untuk kegiatannya sesuai dengan renstra maupun rencana kerja dan anggaran tahunan masing-masing. Keuangan akan sangat menentukan mutu universitas, akuntabilitas akademik, dan keuangan menjadi keharusan untuk dijalankan.

Atasi biaya tinggi
Sebagaimana telah disebutkan, dana untuk mengoperasikan universitas dapat berasal dari pemerintah dan masyarakat. Masalahnya, bagaimanakah proporsi yang baik?

Jika kita mengkaji berbagai universitas di dunia tidak ada proporsi yang baku. Sistem universitas di Eropa hingga saat ini masih mengandalkan dana masyarakat meskipun mulai bergeser pada sistem Amerika Serikat. Sistem di Amerika Serikat lebih mengandalkan dana masyarakat. Australia yang tadinya mengacu kepada sistem Eropa saat ini pun telah bergeser pada sistem AS.

Bagaimanakah untuk Indonesia? Sebagaimana universitas yang ada di negara-negara maju, pendanaan universitas akan tergantung pada asal pembentukannya, yaitu universitas yang didirikan oleh pemerintah (milik negara) dan universitas yang didirikan oleh swasta (milik swasta). Jika universitas didirikan oleh pemerintah maka wajar pemerintah memberikan dana secara rutin.

Di negara maju mereka menyebutnya sebagai government grant atau government appropriation. Dana yang berasal dari pemerintah untuk universitas yang didirikan oleh pemerintah ada yang mendekati 100 persen. Tetapi, dengan adanya sistem badan hukum milik negara untuk universitas proporsinya ada yang sudah 30 persen.

Jika kita bandingkan dengan universitas di AS ternyata dana pemerintah ada pada kisaran 10 persen. Sebagai contoh Pennsylvania State University (RKAT 2007) proporsi dana untuk operasionalnya 10 persen dari pemerintah, uang sekolah mahasiswa 32 persen, sisanya berasal dari kegiatan riset, pengembangan, dan dukungan kegiatan unit komersial universitas tersebut.

University Sydney (2007) dana dari pemerintah 15 persen dan dari uang sekolah 29 persen. Lainnya berasal dari kegiatan riset, pengembangan, dan dukungan kegiatan unit komersial universitas tersebut. Di Universitas California San Diego berdasarkan informasi langsung dari Presiden Universitas dana yang berasal dari pemerintah 12 persen.

Bagaimanakah dengan di Indonesia? Di Indonesia proporsi dananya pasti bervariasi, ada yang menuju 100 persen berasal dari pemerintah. Contoh kasus ITB tanpa dimasukkan kegiatan dari berbagai unit komersialnya (perusahaan) proporsinya 37 persen berasal dari pemerintah dan 37 persen dari dana pemerintah.

Jika dimasukkan dana kegiatan komersial proporsinya menjadi 23 persen dana pemerintah dan 26 persen dari uang sekolah, dan sisanya seluruh aktivitas dosen dalam kerangka riset, pengembangan, ataupun industrial exposure, dalam kerangka kegiatan ITB sebagai universitas riset dan sebagian kecil sumbangan-sumbangan lain.

Bagaimana pun dan apa pun bentuk proporsinya universitas tidak akan pernah menjadi komersial jika seluruh pendapatan digunakan untuk operasi demi peningkatan mutu, termasuk membantu mahasiswa yang tidak mampu. Asas ini dikenal sebagai nirlaba. Dalam konsep ini tidak boleh hasil dari kegiatan universitas diberikan kepada pihak lain karena ini akan menjadikan universitas sebagai bahan komersial atau komoditas.

Kebijakan ini jika dilakukan dengan baik dan benar dapat menyelesaikan berbagai masalah secara nasional. Misalnya mengatasi uang sekolah bagi masyarakat yang kurang kemampuan finansialnya dari sumber dana masyarakat.

Selain dari kegiatan riset, pengembangan, dan industri, menghimpun dana dari masyarakat melalui mahasiswa yang mampu membayar seluruh kebutuhan pendidikannya akan sangat membantu operasi. Subsidi silang baru terjadi jika mahasiswa membayar melebihi dana yang dibutuhkannya secara penuh untuk pendidikannya. Dari sisi yang lain universitas harus dapat mengumpulkan dana dari berbagai kegiatan riset, pengembangan, dan industri.

Dana ini juga bisa untuk peningkatan kapasitas dosen yang erat terkait dengan peningkatan mutu universitas. Kapasitas dosen modal awal melaksanakan proses pembelajaran. Dalam rencana kerja dan anggaran tahunan universitas salah satu dana operasionalnya ialah beasiswa yang akan memberikan bantuan uang sekolah maupun biaya lainnya.

Mahasiswa dapat dikategorikan dalam tiga kelompok, yaitu mahasiswa membayar penuh, membayar lebih secara sukarela, dan bersubsidi. Biasanya untuk universitas di negara maju proporsi mahasiswa yang bersubsidi jumlah proporsinya akan terbesar.

sumber: http://myartikel.wordpress.com/2008/02/01/biaya-mahal-pendidikan-tinggi/

profi inne

about me...
its me,my self n i....

Aku Inne zulfanisa.
Biasa di panggil ma teman-temanku"INE".
kalau dirumah aku di panggil "QNOOY",kenapa aku bisa dipanggil qnooy???
iiah...itu karena anjing kesayangan nenenkku namanya qnooy.Qnooy itu lucu,imut and sangat menggemaskan seperti aku,,jd aq di panggil qnooy deh.

Aku lahir di Jakarta 04 April 1989.Walaupun aq lahir di Jakarta,tp aq tinggal di Bekasi.Di bekasi lah aq menghabiskan waktuku.
Aku tinggal bersama kedua orangtua dan kedua kakak laki-laki.
Kakak pertama ku sudah kerja.Sedangkan kakak kedua ku masih kuliah.
Aku ini anak ketiga dari tiga bersaudara.Anak perempuan satu-satunya dalam keluarga.Walaupun aq anak bungsu dan anak perempuan satu-satunya dalam keluarga,tapi aq bukan tipe cewe yang manja lho.

Waktu kecil aq bisa dibilang anak yang pendiam tapi bawel.Bingung khan maksudnya koq pendiam tapi bawel??yahh...itulah aq,sifatnya susah ditebak.Kadang-kadang pendiam,tapi kadang bisa jadi manusia paling bawel.
Waktu kecil aq sangat hoby sekali main keluar.Tiap hari kerjaanqu main diluar mulu.Hampir semua permainan aq kuasain.Kecuali permainan-permainan wanita seperti Barbie or main masak-masakan,dan permainan wanita lainnya,entah kenapa aq sangat alergi dengan permainan itu.hehe...
Aq bersekolah tk di Mini Bhakti.

SD qu di SDN Duren Jaya 6.Di SD aq mulai aktif dalam kegiatan menari,paduan suara dan teater.Aq memang sangat tertarik dengan kegiatan kesenian.Di sd,Aq sering mengikuti Lomba-lomba menari,paduan suara dan teater.Alhamdulillah selalu menang.......
Di dalam kelas alhamdulillah aq selalu mendapatkan peringkat 10 besar.
Smp qu di Muhammadiyah 28 bekasi.Di SmpM aq jg aktif dalam ekstrakurikuler kesenian.Di smp ini pun aku masih bisa mempertahankan peringkat 10 besar.
Sma.........!!ngomong-ngomong soal sma,di sma'lah banyak sekali kenangan indah dan tidak bisa di lupakan.SMAN1Bekasi......itulah nama sekolahqu.Di sini lah aq merasakan yang namanya persaudaraan yang begitu erat.Sekolah yang dipenuhi dengan anak-anak yang jenius dan guru-guru yang galak.Di Sma ini aq hanya bisa meraih peringkat kelas 20 besar.Alhamdulillah aq bisa meraih itu semua.Coz saingan disana benar-benar berat sekali.Di Sma 1 aq mengikuti ekskul nihon club dan teater halim 77.Walaupun dengan tugas yang selalu menumpuk,guru-guru yang galak dan banyak kegiatan-kegiatan ekskul lainnya,tapi aq tidak pernah merasa jenuh,bete,palagi strez sekolah disana.
Sekarang aq kuliah di Universitas Negeri Jakarta,jurusan Ekonomi Administrasi,program study Pendidikan tata niaga reguler 2007
Cita -cita qu ingin menjadi wanita karier yang sukses.Dalam pekerjaan,aq ingin bekerja di bank.
Visi dan Misi qu dalam mencapai cita-cita yaitu dengan perbanyak belajar,menonton berita -berita terutama berita -berita mengenai keuangan,dan pastinya mencapai ipk yand tinggi dan cepat lulus kuliah.Dalam pelaksanaannya c saya masih sangat kurang optimal.Tapi saya akan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik.

Relevankah Sekolah Menengah?

Selama beberapa dasawarsa pendidikan formal merupakan bagian alami kehidupan masyarakat modern dan kita melihat sekolah sebagai prasyarat menjalani kehidupan yang produktif. Mereka yang tak bersekolah hampir dapat dianggap akan tersisih dari tatanan masyarakat modern. Tak ada pilihan lain. Tak ada keberuntungan bagi yang tak bersekolah.

Bagaimana sebenarnya kontribusi pendidikan formal, terutama sekolah menengah? Dua berita di Kompas (5/8/2008) melaporkan bahwa hanya 17,2 persen dari 28 juta penduduk Indonesia usia 19-24 tahun dan 6,2 persen dari 306.749 murid di SMP Terbuka yang dapat meneruskan sekolah ke jenjang pendidikan tinggi.

Padahal kebanyakan SMA, terutama SMAN, masih menekankan hafalan terhadap lebih dari selusin mata pelajaran setiap minggunya dan mempersiapkan siswa untuk ujian nasional, dengan harapan kebanyakan dari lulusan sekolah akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Namun, ternyata upaya ini hanya mencakup 17,2 persen pemuda- pemudi Indonesia. Lalu, apakah fungsi pendidikan di sekolah menengah bagi 82,8 persen ’sisa’ nya?

Dalam sebuah kunjungan ke SMAN 1 di Desa Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, saya mengamati murid pada mata pelajaran Kimia sedang mempelajari letak atom pada tabel periodik untuk mengidentifikasi jenis zatnya. Sekolah tersebut tak memiliki dana melangsungkan eksperimen di laboratorium kimia sehingga pelajaran kimia menjadi abstrak.

Walaupun sebagian dari lulusan SMAN 1 berencana melanjutkan ke universitas, lebih banyak yang akan mencoba memasuki dunia kerja dengan menggunakan ijazah SMA mereka sebagai satu-satunya modal. Di desa yang berpenduduk 22.117 orang itu, hanya 7 persen lulusan SMA dan 1,2 persen lulusan diploma dan sarjana. Dengan kata lain, hanya sekitar 14,6 persen lulusan SMA yang melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya (Kecamatan Marangkayu, 2008). Lalu apakah gunanya kemampuan mengidentifikasi jenis zat sebuah atom untuk kehidupan dan masa depan kebanyakan murid di sana? Nyaris tidak ada.

Ijazah SMA telah dianggap sebagai paspor untuk memasuki dunia kerja, padahal Survei Angkatan Kerja Nasional menunjukkan, dari 10 juta penganggur usia kerja, 55 persen berpendidikan sekolah menengah (BPS, 2008). Jelas, lulusan sekolah menengah tak dipersiapkan dan tak memiliki keterampilan memasuki dunia kerja.

Pendidikan menengah di Indonesia sangat terfokus pada pengembangan kemampuan akademik menuju universitas dan karena itu tidak—atau lebih tepatnya belum—relevan bagi mayoritas pemuda-pemudi Indonesia. Pertanyaan yang berikutnya muncul adalah pendidikan menengah seperti apa yang lebih relevan?

Mengambil Desa Marangkayu sebagai contoh kasus, 78 persen perekonomian di Kabupaten Kutai Kartanegara datang dari bidang pertambangan dan penggalian, serta 11 persen dari pertanian (ProVisi Education, 2007). Adapun di Desa Marangkayu 28,4 persen bekerja di bidang pertanian dan perkebunan karet, 5 persen karyawan, 1,7 persen wiraswasta, dan 2,8 persen bekerja di bidang pertukangan, nelayan, dan jasa, sementara sisanya tidak terdata.

Dengan kata lain, sedikitnya 78 persen sumber perekonomian tidak melibatkan peran dan belum menyejahterakan kebanyakan warga Desa Marangkayu. Dapatkah pendidikan menengah mencoba mengatasi kesenjangan antara kualitas sumber daya manusia dengan kemampuan mengolah sumber alam lokal? Bukankah pekerjaan kebanyakan penduduk di bidang pertanian dan perkebunan karet seharusnya dapat dijadikan sumber pembelajaran?

Saya tidak menyarankan agar semua sekolah menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara berbondong-bondong memfokuskan perhatian pada bidang pertambangan, penggalian, dan pertanian. Namun, dari pemahaman yang lebih mendalam tentang sumber daya alam lokal, pembelajaran di sekolah dapat bersifat lebih kontekstual dan bermakna bagi keberlangsungan kehidupan dan kemajuan komunitas lokal.

Misalnya, dalam pelajaran Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi, siswa dapat meneliti asal usul keberadaan Desa Marangkayu, latar belakang sosial ekonomi, jenis pekerjaan, dan permasalahan sosial. Dalam pelajaran Geografi siswa dapat mendatangi lahan-lahan pertambangan, perminyakan, pertanian, dan perkebunan untuk mengkaji perbedaan antarlahan. Kegiatan tersebut dapat dikaitkan dengan pelajaran Biologi yang mengkaji kondisi dan masalah lingkungan, ekosistem, jenis tanaman, binatang lokal, dan lain-lain.

Kemampuan siswa dalam mewawancara, menganalisis, dan membuat laporan mengasah keterampilan interpersonal, berpikir, dan berbahasa Indonesia. Pengetahuan tentang sumber daya lokal, dari rumput-rumput ilalang, berbagai jenis daun, dan batu-batuan dapat dijadikan bahan dasar untuk pelajaran Kesenian dan Teknik Keterampilan, yang hasilnya dapat dijual ke kota terdekat untuk menjajaki kemampuan berwiraswasta.

Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan memberikan keterampilan dan pengetahuan lokal yang memungkinkan sebagian besar siswa untuk langsung terjun ke dunia kerja, tanpa mengesampingkan pengetahuan akademik bagi mereka yang mampu dan memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dari pembahasan contoh kasus di atas, tersirat bahwa solusi untuk permasalahan pendidikan menengah yang lebih relevan membutuhkan kajian mengenai kondisi lokal sehingga solusinya bersifat kontekstual terhadap komunitas. Kondisi komunitas yang berbeda membutuhkan solusi yang berbeda pula.

Pendidikan menengah yang kita kenal sekarang baru memberikan tawaran solusi yang diseragamkan dengan menggunakan sebagian kecil penduduk Indonesia sebagai tolak ukur. Sementara untuk mayoritas penduduk, masih perlu dikaji dan dirumuskan bentuk-bentuk pendidikan yang lebih relevan, yang kemungkinan besar belum kita kenal sekarang.
sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/21/00264633/relevankah.sekolah.menengah

Pendidikan Kejuruan…, fakta, arah dan harapan

Harkat dan martabat manusia Indonesia dalam era global sangat ditentukan oleh sistem pendidikan yang diterapkan. Banyak kasus dan bukti nyata bahwa penghargaan dunia luar terhadap negara ini menjadi berkurang akibat tercorengnya oleh “duta” negara melalui jalur TKI/TKW yang notabene relatif banyak menimbulkan masalah daripada sekedar meraup devisa. Di sisi lainterukir prestasi duta pelajar di tingkat dunia seperti melalui olimpiade sains dan teknologi, yang menjadi bukti nyata bahwa bangsa Indonesia memiliki bibit - bibit unggul untuk tampil di pelataran dunia, namun kurang terangkat. Kemerdekaan negara Indonesia terwujud berkat rakhmat dan karunia-Nya, dengan limpahan sumber daya alam yang wajib kita syukuri. Namun sampai saat ini negara kita selalu ditimpa berbagai musibah, baik bencana alam atau memburuknya akhlak/moral yag berakibat perilaku menyimpang dalam banyak bidang, sehingga terpuruk dengan “…beban hutang negara Indonesia yang cukup fantastis yakni sesbesar Rp. 1.300 trilyun, (sumber : Metro TV-News).

Yang harus menjadi renungan, bagaimana bentuk rasa syukur kita pada-Nya, yakni bagaimana mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang demikian besar jumlahnya. Kuncinya, tiada lain bagaimana kita mampu mengelola negara ini, hal itu merupakan perwujudan rasa syukur kita pada-Nya.

Bangsa ini harus kerja keras, dikelola oleh pemimpin yang berakhlak ; amanah, jujur, juga tauladan dan didukung oleh rakyat yang patuh aturan.

Permasalahan tenaga kerja di Indonesia merupakan beban berat pemerintah. Hal ini erat kaitannya dengan sistem pendidikan yang diterapkan untuk membentuk sumber daya manusia yang bermoral dan cakap sehingga mampu bersaing secara global. Beban pemerintah dalam masalah ini sesungguhnya dapat berkurang, bilamana seluruh komponen pemerintahan berjalan mengikuti sistem yang telah dirancang dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat.

Pendidikan yang berkualitas merupakan modal dasar untuk membangunan negara ini. Sistem Pendidikan di Indonesia telah diatur melalui Undang-undang Pendidikan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.Tujuan pendidikan nasional bisa tercapai bila seluruh komponen pandidikan bekerja secara sistematik dan sinergis antara komponen pendidikan satu dengan lainnya.

Kebijakan Pemerintah

Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan melaui Arah Kebijakan Pengembangan Sekolah Kejuruan meresponnya dengan membuat kebijakan yang dapat menjawab tantangan yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia dan ketenagakerjaan saat ini dan akan datang, antara lain :

1. Posisi Indonesia pada daya saing bangsa di dunia internasional :

- Nomor 102 dari 106 negara Asia – Afrika hasil survai HDI.

- Nomor 12 dari 12 negara Asia hasil survai PERC.

- Nomor 32 untuk IPA, nomor 34 untuk Matematika dari 38 negara Asia, Australia dan Afrika yang disurvai TIMSS-R.

2. Dampak krisis ekonomi dunia yang tidak jelas kapan akan berakhir :

- Tingginya angka tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi SD ke SLTP 19,3 %, SLTP KE SLTA 34,4 % dan SLTA ke PT 53,12 %.

- Daya tampung perguruan tinggi 11,4 % sehingga lulusan memasuki pasar kerja tanpa memiliki kompetensi.

Globalisasi ekonomi menuntut kualitas SDM yang harus memiliki :

- Keunggulan Komperatif

- Keunggulan Kompetitif

- Interdependensi,

Di mana dan bagaimana pendidikan mereka dipersiapkan…..?,

Tren, isu dan kebutuhan pengembangan pendidikan kejuruan nasional dan internasional serta memperhatikan berbagai perkembangan yang terjadi di lapangan kerja dan berbagai respon. Direktorat Pembinaan Sekolah Kejuruan menyusun program sebagai berikut :

1. Pengembangan sekolah kejuruan berstandard internasional

2. Pengembangan dan pemberdayaan ICT

3. Seamless Education

4. Pengembangan partisipasi industri di sekolah kejuruan

5. Pengembangan kompetensi kunci

6. Pengembangan kewirausahaan

7. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan

8. Peningkatan good governance dan akuntabilitas

9. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan kejuruan

10. Peningkatan, pemerataan dan perluasan akses pendidikan kejuruan

11. Perbaikan dan perawatan sarana pendidikan kejuruan

12. Pengembangan standard kompetensi

Dengan berpedoman pada, Visi : Terwujudnya SMK bertaraf internasional, menghasilkan tamatan yang memiliki jati diri bangsa, mampu mengembangkan keunggulan lokal dan bersaing di pasar global. Misi :

1. Meningkatkan Profesionalisme dan Good Governance SMK sebagai Pusat Pembudayaan Kompetensi

2. Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan (BSNP)

3. Memberdayakan SMK untuk Mengembangkan Potensi Lokal menjadi Keunggulan Komparatif

4. Memberdayakan SMK untuk Mengembangkan Kerjasama dengan Industri, PPPG, LPMP, dan berbagai Lembaga Terkait

5. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Kejuruan yang Bermutu.

Dengan strategi :

1. Mengembangkan mutu dan relevansi SMK dan membina sejumlah SMK yang bertaraf internasional

2. Perluasan dan pemerataan akses dengan tetap memperhatikan mutu

3. Meningkatkan manajemen SMK dengan menerapkan prinsip Good Governance ( Sumber : Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah – Depdiknas )

Dukungan Pemerintah Daerah

Menyikapi Arah Kebijakan Pendidikan Direktorat Pembinaan Sekolah Kejuruan tentang perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan sekolah kejuruan. pemerintah daerah pada umumnya cukup responsif, dan karenanya pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa barat kini memasuki fase Akselerasi pencapaian visi Jawa Barat yang dilaksanakan tahun 2003-2008.

Kegiatan-kegiatan seperti ; Ekspo Pendidikan Teknologi Jawa Barat ( Epitech ) yang merupakan salah satu barometer untuk mengukur kualitas pendidikan teknologi berdasarkan perspektif industri jasa pendidikan dan Lomba Keterampilan Siswa ( LKS ) dalam bidang teknologi yang secara berkala tiap tahun berlangsung, merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat.

Komitmen pemerintah daerah provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan untuk merespon kebijakan pengembangan sekolah kejuruan setidaknya dapat mendukung tercapainya kondisi Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) pada angka 80 pada tahun 2010 yang meliputi ; Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli.

Peran-serta : Masyarakat dan Dunia Industri/Usaha (DI/DU)

Peran serta masyarakat dan dunia industri dalam mendukung program pemerintah, khususnya kebijakan pengembangan sekolah kejuruan patut didukung sepenuhnya.

Kepedulian ini hendaknya berlandaskan keinginan mengembangkan potensi sumber daya manusia untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, ( Undang-undang Sisdiknas bab I, pasal 1, ayat 1). Sehingga kondisi ini akan membentuk kepedulian hakiki dalam mendukung program-program pemerintah atasdasar kesadaran untuk membangun negara, masyarakat , keluarga dan dirinya.

Masyarakat dalam hal ini orang tua, selaku pemegang keputusan keluarga hendaknya memahami kondisi pendidikan di Indonesia dan program pemerintah. Dalam konteks ini para orang tua hendaknya peka untuk merespon program-program pemerintah, terutama mengenai arah kebijakan pengembangan sekolah kejuruan.

Para orang tua secara dini harus dapat memahami minat, bakat dan kemampuan putera puterinya, sehingga dalam memilih jenis dan jenjang pendidikan tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Banyak kasus terjadi seperti ; drop out – putus sekolah, atau studinya selesai namun masalah berikutnya muncul yakni tidak terserap pasar kerja karena skillnya rendah.

Mimilih Sekolah Kejuruan

Memilih Sekolah Menengah Kejuruan adalah sikap bijak bagi para orang tua untuk melanjutkan pendidikan setelah lulus dari pendidikan dasar 9 tahun. beberapa alasan sederhana tentang pilihan ini antara lain :

1. Relevan dengan program pemerintah tentang arah kebijakan pengembangan sekolah kejuruan,
2. Dapat menyalurkan minat, bakat dan kemampuan calon siswa sesuai bidang dan program keahlian yang diminati.
3. Pendidikan tingkat menengah yang berorientasi kerja, sehingga tidak banyak membutuhkan waktu dan biaya yang relatif besar.
4. Dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang serumpun.
5. Membantu pemerintah secara langsung dalam mengatasi pengangguran terdidik da tidak terdidik karena masalah sistem dan masalah lainnya.

Sebagai orang tua dari putera-puteri calon siswa mari kita renungkan sebijak mungkin, bagaimana kita menyikapi dan memilih jenis dan jenjang pendidikan yang paling sesuai untuk putera-puteri kita. Setiap orang tua hendaknya mempertimbangkan dalam memilih jenis sekolah diselaraskan dengan bakat, minat serta kemampuan anak. Sekiranya diperoleh bakat, minat dan kemampuan yang memadai, maka pilihan jenis sekolah kejuruan adalah kebijakan yang tepat.

Dunia Industri/Usaha ( DI/DU )

Dunia Industri/Usaha (DI/DU) merupakan mitra pemerintah dan masyarakat yang paling penting dalam merespon kebijakan pemerintah. Tanpa dukungan DI/DU kebijakan ini tidak akan berjalan dengan baik. Pihak DI/DU hendaknya secara sadar, bertanggung jawab dan profesional membantu program-program pengembangan sekolah kejuruan diantaranya berupa dukungan:

1. Memberi masukan untuk pengembangan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi yang paling mutakhir.
2. Penyelenggaraan magang/praktek kerja industri/praktek kerja lapangan siswa
3. Pelaksanaan Uji Kompetensi Siswa/Evaluasi belajar
4. Rekruitmen tenaga kerja.

Peran serta dunia usaha yang diharapkan itu dapat meningkatkan motiv para anak didik dalam memasuki jenis sekolah kejuruan, kareena ada tantangan yang jelas kedepannya, yaitu dalam rekruitmen tenaga kerja. Hal ini berbeda pada jenis sekolah non kejuruan dimana ouputnya masih bersifat umum dan belum memiliki keakhlian khusus.

Pihak Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan disemua tingkatan juga harus konsisten dalam menerapkan kebijakannya. Fasilitas penunjang sekolah kejuruan harus mendapat perhatian dan teranggarkan secara jelas, begitupun para guru dan atau pengajar harus mendapat perhatian dalam jenjang pembinaan kariernya. Kalau semua itu dapat terlaksana, maka niscaya kedepan, sekolah kejuruan akan menjadi pilihan masyarakat dalam menyekolahkan anaknya.

Kajian di atas diharapkan dapat menggugah kita dalam rangka meringankan beban pemerintah di bidang pendidikan beserta permasalahannya. Dan pada akhirnya permasalahan rendahnya mutu pendidikan akan lambat laun teratasi dan bangsa ini tidak akan tertinggal harkat dan martabatnya dari bangsa lain.

Dalam konteks pembangunan pendidikan di Jawa Barat, dimana Visinya “sebagai Provinsi Termaju di Indonesia dan Mitra Terdepan Ibukota Negara Tahun 2010”, maka melalui sekolah keuruan akan menjadi andil cukup besar untuk mencapainya. Visi tersebut akan tercapai, manakala penduduknya memiliki skill dan kemampuan yang tinggi. Tanpa itu, jangan berharap banyak.

sumber:http://www.jabar.go.id/jabar/public/33437/artikel_detail.htm?id=84990

Prestasi dan Kreativitas Meningkatkan Mutu Siswa

Kegiatan-kegiatan kesiswaan yang meliputi Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), hingga ke Lomba Debat Bahasa Inggris dan Lomba Penelitian Ilmu Pengetahuan Remaja (LPIR), telah berjalan sesuai dengan program yang dicanangkan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, selama tahun 2008 ini. Semua kegiatan ini merupakan gambaran dari proses peningkatan mutu siswa melalui prestasi dan kreativitas.

OSN, O2SN, dan FLS2N adalah bagian dari kebijakan Departemen Pendidikan Nasional, yaitu kebijakan mengenai peningkatan mutu. Namun peningkatan mutu tidak hanya itu saja, di dalamnya mencakup berbagai macam upaya, yang pertama manajemen sekolah, dan kedua proses pembelajaran di sekolah.

Dalam proses pembelajaran di sekolah, ada tiga faktor yang perlu ditingkatkan. Antara lain, guru, murid, sarana dan prasarana. Semuanya masuk di dalam renstra (rencana strategis) yang juga menjadi acuan Diknas. Adapun renstra tesebut terdiri dari renstra departemen, yang kemudian dijabarkan menjadi renstra pendidikan dasar dan menengah dan juga renstra direktorat yang sifatnya lebih teknis.

Dalam penjelasannya mengenai renstra tersebut di atas, Dr. Sungkowo M, Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas menerangkan, bahwa kebijakan Diknas titik beratnya adalah meningkatkan mutu SMA. Tujuanya agar lulusan SMA bisa masuk ke perguruan tinggi. Kegiatan ini jangkauannya luas, sebab mencakup akses dan kesempatan tata kelola. “Kita memiliki visi bahwa hingga tahun 2014, kita upayakan SMA menjadi lembaga yang profesional. Menjadi lembaga yang akuntabel, supaya bisa mendorong sekolah-sekolah menengah atas, menjadi sekolah yang mutunya bertaraf internasional. Kebijakan tersebut diupayakan bisa disosialisasikan ke daerah-daerah,” ujarnya.

Dari kebijakan-kebijakan dan juga misi yang telah dijelaskan tersebut, Direktorat Pembinaan SMA akhirnya membuat visi yang merupakan strategi untuk mencapai misi yang telah ada. Visi tersebut antara lain, mengupayakan perluasan dan pemerataan untuk memberi pendidikan yang bermutu bagi rakyat Indonesia.

Direktorat Pembinaan SMA akan menjaga agar rasio murid SMA dibandingkan dengan jumlah murid SMK akhir tahun 2014 menjadi 33 : 67 % atau 33 % SMA dan 67% SMK. Rasio SMA diperkecil, tujuannya agar lulusan SMA bisa masuk ke perguruan tinggi. “Sedang yang ingin masuk dunia kerja bisa masuk SMK. Tapi SMK juga harus ditingkatkan mutunya, supaya begitu keluar SMK si siswa sudah siap masuk ke dunia kerja,” papar Sungkowo.

Fasilitasi Potensi Siswa

Di samping itu, Direktorat juga membantu memfasilitasi pengembangan potensi siswa. Pemberian fasilitas potensi siswa ini diberikan secara utuh. Misalnya, memfasilitasi peserta didik untuk SMA. Pemberian fasilitas melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. “Jadi fasilitasinya itu fasiltas proses pembelajaran dan sekaligus meningkatkan mutu pembelajarannya.” Tambahnya.

Proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan itu, menurut Sungkowo kembali, berkaitan erat dengan proses pembelajaran berbasis TIK atau ICT. Dalam hal ini, seorang guru menganggap murid bukan obyek, tetapi subyek. Sehingga kedudukan siswa sama, mempunyai kesempatan yang sama, mempunyai kemungkinan untuk berprestasi sama. Jadi, seorang guru hanya fasilitator. “Guru tidak usah khawatir kalau dia kalah dengan muridnya. Karena sekarang sumber belajar sudah banyak, seperti internet. Guru-guru tinggal mendorong dan mengarahkan. Tetapi dia juga mencarikan sumber-sumber pengetahuan. Justru dengan proses pembelajaran berbasis TIK ini, kita tidak perlu banyak bicara, tetapi siswa bisa diberikan pelajaran melalui teknologi tersebut. Melalui teknologi ini, tidak hanya pelajaran fisika, kimia biologi saja, pelajaran agama, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia pun bisa,” jelas Sungkowo kembali.

Meski di daerah tetap diterapkan metodologi pembelajaran yang sudah ada, namun pemakaian teknologi dalam melakukan proses belajar-mengajar tidak harus selalu menggunakan komputer, radio pun sudah merupakan teknologi. Jadi, jelas Sungkowo, teknologi itu bisa ke siapa saja. Fasilitas yang sudah ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang. Keinginan masyarakat sekarang ini, sekolah harus menyediakan guru sesuai dengan bidang studinya. “Itu ada di undang-undang lho. Jangan sampai kita tidak memberikan siswa-siswa kesempatan,” katanya.

Manajemen Berbasis Sekolah

Selain mengikuti perkembangan teknologi, penyelenggaraan pendidikan juga perlu memperhatikan faktor manajemen. Dari sudut pandang ini, akhirnya akan mendorong sekolah untuk menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Di sini sekolah memiliki otoritas untuk mengelola manajemennya. Di samping MBS, menurut Sungkowo, Direktorat juga mendorong sekolah mewujudkan peserta didik berkepribadian unggul, memiliki semangat kompetensi dan kompetisi, juga mendorong sekolah untuk bisa meningkatkan atau memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). “Dengan demikian, pada tahun 2014, paling tidak 95% SMA sudah terakreditasi B. Yang bagus adalah A. Tujuannya, supaya sekolah yang berada di pelosok daerah itu sama. Seperti misalnya di ujung Banda Aceh, Kupang, Rote, Papua, sama. Contohnya seperti di Jepang, kualitas pendidikan di daerah-daerah yang ada di negara itu merata. Sekain itu kita juga membuat program yang dibagi tiga. Program-program itu terdiri dari program akses (pemerataan), program peningkatan mutu, dan program peningkatan tata-kelola,” tambah Sungkowo.

Untuk program akses, menurut Direktur SMA, jangan sampai akses untuk siswa SMA yang pandai dalam bidang edukasi, tidak ditampung di sekolah yang hebat. Anak yang hebat itu harus difasilitasi, walaupun mereka miskin. Dalam hal ini Sungkowo memberi contoh, misalnya ada anak miskin di Flores Timur sana, boleh saja ia bersekolah di Jakarta. Paling tidak, Pemda setempat responsif terhadap anak-anak cerdas seperti itu. Tidak hanya Pemda, masyarakat juga harus berperan aktif dan peduli pada mereka. “Kalau hasil ujian anak itu bagus, masak tidak kita fasilitasi,” tambahnya.

Berkaitan dengan fasiltas untuk anak-anak cerdas namun tak mampu tersebut, Diknas memberikan subsidi siswa yang merupakan bantuan khusus murid berupa beasiswa. Beasiswa yang diberikan memang tidak terlalu besar, jumlah nominalnya 65 ribu rupiah per bulan. Menurut Sungkowo, beasiswa tersebut merupakan kepedulian Diknas terhadap siswa miskin untuk membantu mereka.

Begitu pula dari segi sarana sekolah. Diknas memberikan subsidi untuk membangun atau merehab sekolah-sekolah yang membutuhkan. Sekolah tersebut diberikan keleluasaan untuk menggunakan subsidi tersebut. Namun meski demikian, Diknas tetap mengontrol dana yang telah diberikan untuk merehab, apakah dana tersebut dipergunakan sesuai dengan siteplan yang direncanakan. “Kita berikan subsidi kepada sekolah tersebut, tapi kita kontrol jumlah dan tambahan ruang belajarnya,” tukasnya.

Dari segi mutu, Direktorat Pembinaan SMA membuat rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan rintisan Sekolah Standar Nasional (SSN). Yang tak kalah penting, Direktorat juga membuat rintisan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL). Melalui PBKL keunggulan di suatu daerah dipertahankan. Misalnya, seperti Tasikmalaya yang terkenal dengan bordirannya. Kerajinan seperti itu harus dijaga, atau Sopeng yang terkenal dengan sutra alamnya dan NTT dengan tenun ikatnya, semua itu dikembangkan agar jangan sampai punah.

Sungkowo juga menjelaskan, untuk ruang-ruang penunjang seperti perpustakaan, lab IPA, komputer, TIK base learning, ICT base learning, uji kompetensi siswa, Bahasa Inggris, dan bantuan operasional manajemen mutu, akan diberikan sertifikasi. Sedangkan dalam tata kelolanya, digunakan manajemen yang transparan.

Mengenai pelaksanaan kegiatan lomba-lomba di bidang keilmuan tahun 2009 tetap terus berjalan sama seperti tahun 2008. Sungkowo berharap, agar kegiatan-kegiatan tersebut kualitasnya dapat lebih ditingkatkan lagi. Seperti OSN, tetap mengacu pada delapan bidang studi, yaitu fisika, kimia, matematika, biologi, komputer, astronomi, kebumian, dan ekonomi. Sedangkan penghargaan untuk siswa yang memperoleh medali, saat ini sudah tersolusi. Mereka akan ditampung di perguruan tinggi yang mereka inginkan termasuk beasiswanya.

sumber: http://www.dikmenum.go.id/index.php?page=15

REDIP sebagai Model untuk Meningkatkan Pendidikan Menengah Pertama

Jakarta, Selasa (8 Juli 2008) — Program Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Daerah atau Regional Education Development and Improvement Program (REDIP) dapat dijadikan model untuk meningkatkan pendidikan menengah pertama. REDIP adalah program sederhana, tetapi komprehensif yang memungkinkan sekolah dan kecamatan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri sesuai dengan aspirasi dan prioritas mereka sendiri. Meskipun sederhana, program ini dapat meningkatkan akses, mutu, dan manajemen secara bersamaan.

Program REDIP ini memberikan dana bantuan kepada sekolah dan tim pengembangan pendidikan kecamatan (TPK) sesuai proposal yang diajukan. Sekolah dan TPK bebas mengusulkan kegiatan apa saja sesuai kebutuhan dan prioritas mereka sendiri. Dengan menggunakan dana bantuan, sekolah dan TPK melaksanakan kegiatan yang diusulkan.

Sesudah menyelesaikan kegiatan, sekolah menyusun laporan keuangan dan laporan kegiatan lalu menyerahkannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diperiksa. REDIP mendorong mengambil inisiatif dan mempertanggungjawabkan usaha sekolah sendiri dalam meningkatkan pendidikan dan berfungsi sebagai pengamat pasif.

Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Sekolah Direktorat Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Kasubdit Kelembagaan Sekolah Dit.PSMP Ditjen Mandikdasmen) Depdiknas Yenni Rusnayani mengatakan, sejak 2005 Depdiknas telah mengadopsi program ini dengan bantuan teknis dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Program ini sampai 2008 telah dikembangkan di Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi mencakup 32 kecamatan dari sebanyak 391 SMP negeri dan swasta.

Yenni mengatakan, program REDIP, yang kemudian diubah menjadi program pengembangan SMP berbasis masyarakat (PSBM) sangat cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia yang menghendaki penyelenggaraan pendidikan melalui prinsip bottom-up, desentralisasi penyelenggaraan, dan partisipasi masyarakat. “Program PSBM memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh kepala sekolah dan juga memberikan dampak untuk peningkatan mutu pembelajaran,” katanya pada REDIP Workshop dan Expo di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (8/07/2008).

Kepala Seksi Perencanaan Subdit Program Dit.PSMP Ditjen Mandikdasmen Depdiknas Supriano mengatakan, hasil yang dicapai melalui program ini adalah terjadinya perubahan pada sekolah, kecamatan, dan masyarakat. Dia mencontohkan, manajemen di sekolah menjadi demokratis dan transparan, pihak kecamatan yang semakin proaktif kepada pendidikan, dan masyarakat lebih peduli terhadap pendidikan. “Orang tua mendukung apa yang dikembangkan oleh sekolah. Semua kegiatan di sekolah selalu dikomunikasikan dan pengembangan sekolah dibicarakan dengan orang tua murid,” katanya.

Dia menyebutkan, program REDIP Government (REDIP G) yang didanai 100 persen APBN sampai 2008 sudah mengalokasikan anggaran hampir Rp.45 milyar untuk tiga kabupaten yakni Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Selain REDIP G, kata dia, juga ada program REDIP Mandiri yang didanai oleh APBD, REDIP Pengembangan, dan REDIP Perluasan Pelaksanaan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah Munthoha Nasuha mengatakan, implementasi program REDIP sejak 1999 dimulai dari dua kecamatan, kemudian berkembang menjadi sepuluh kecamatan, dan seluruhnya sebanyak 17 kecamatan. “Awalnya program difokuskan pada bidang manajemen sekolah dengan pola transparansi, sehingga semua rencana anggaran dipaparkan di papan dan di pintu masuk sekolah,” katanya.

Konsultan Nasional REDIP Winarno Surachmad, mengatakan, karakteristik Program REDIP adalah mudah, murah, tanpa resiko, dan low tech. “REDIP menjawab pertanyaan bagaimana mengembangkan pendidikan di daerah berdasarkan kekuatan dari bawah, tanpa duit, dan tanpa ahli,” katanya.

Ketua Tim REDIP-JICA Norimichi Toyomane mengatakan, indikator yang memperlihatkan bahwa program tersebut berhasil yakni, meningkatnya nilai Ujian Nasional, meningkatnya motivasi siswa untuk sekolah, meningkatnya motivasi guru dalam proses belajar mengajar dan juga motivasi dari kepala sekolah dalam memanajemen sekolahnya.

Sumber : Pers Depdiknas

BOMM untuk SMA dan SMK Dinaikkan

JAKARTA, KOMPAS – Untuk memperluas akses di jenjang pendidikan menengah, pemerintah meningkatkan program bantuan operasional manajemen mutu untuk SMA/SMK. Mulai tahun ini besar dana bantuan dihitung sesuai jumlah siswa di masing-masing sekolah.

Agus Sartono, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Depdiknas, di Jakarta, Sabtu (21/2), menjelaskan, pemerintah mengubah bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) untuk SMA/SMK sehingga menyerupai dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang sudah diberikan untuk siswa SD-SMP.

Sebelumnya, besarnya BOMM SMA diberikan Rp 100.000 per sekolah setiap tahun. Mulai tahun 2009 besarnya BOMM dinaikkan jadi Rp 90.000 setiap siswa per tahun. Adapun SMK yang sebelumnya Rp 77.000 per siswa tiap tahun dinaikkan menjadi Rp 120.000 per siswa tiap tahun.

”BOMM ini bisa menjadi embrio adanya BOS SMA/SMK yang tentu ke depannya bisa menggratiskan pendidikan menengah,” kata Agus.

Dodi Nandika, Sekretaris Jenderal Depdiknas, mengatakan, pendidikan menengah gratis pasca tuntasnya wajib belajar sembilan tahun belum menjadi prioritas utama. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Depdiknas masih terus menghitung kemampuan finansial pemerintah. (ELN)

(Sumber KOMPAS, 23 Februari 2009)