Rabu, 04 Maret 2009

Pendidikan Kejuruan…, fakta, arah dan harapan

Harkat dan martabat manusia Indonesia dalam era global sangat ditentukan oleh sistem pendidikan yang diterapkan. Banyak kasus dan bukti nyata bahwa penghargaan dunia luar terhadap negara ini menjadi berkurang akibat tercorengnya oleh “duta” negara melalui jalur TKI/TKW yang notabene relatif banyak menimbulkan masalah daripada sekedar meraup devisa. Di sisi lainterukir prestasi duta pelajar di tingkat dunia seperti melalui olimpiade sains dan teknologi, yang menjadi bukti nyata bahwa bangsa Indonesia memiliki bibit - bibit unggul untuk tampil di pelataran dunia, namun kurang terangkat. Kemerdekaan negara Indonesia terwujud berkat rakhmat dan karunia-Nya, dengan limpahan sumber daya alam yang wajib kita syukuri. Namun sampai saat ini negara kita selalu ditimpa berbagai musibah, baik bencana alam atau memburuknya akhlak/moral yag berakibat perilaku menyimpang dalam banyak bidang, sehingga terpuruk dengan “…beban hutang negara Indonesia yang cukup fantastis yakni sesbesar Rp. 1.300 trilyun, (sumber : Metro TV-News).
Yang harus menjadi renungan, bagaimana bentuk rasa syukur kita pada-Nya, yakni bagaimana mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang demikian besar jumlahnya. Kuncinya, tiada lain bagaimana kita mampu mengelola negara ini, hal itu merupakan perwujudan rasa syukur kita pada-Nya.
Bangsa ini harus kerja keras, dikelola oleh pemimpin yang berakhlak ; amanah, jujur, juga tauladan dan didukung oleh rakyat yang patuh aturan.
Permasalahan tenaga kerja di Indonesia merupakan beban berat pemerintah. Hal ini erat kaitannya dengan sistem pendidikan yang diterapkan untuk membentuk sumber daya manusia yang bermoral dan cakap sehingga mampu bersaing secara global. Beban pemerintah dalam masalah ini sesungguhnya dapat berkurang, bilamana seluruh komponen pemerintahan berjalan mengikuti sistem yang telah dirancang dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat.
Pendidikan yang berkualitas merupakan modal dasar untuk membangunan negara ini. Sistem Pendidikan di Indonesia telah diatur melalui Undang-undang Pendidikan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.Tujuan pendidikan nasional bisa tercapai bila seluruh komponen pandidikan bekerja secara sistematik dan sinergis antara komponen pendidikan satu dengan lainnya.
Kebijakan Pemerintah
Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan melaui Arah Kebijakan Pengembangan Sekolah Kejuruan meresponnya dengan membuat kebijakan yang dapat menjawab tantangan yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia dan ketenagakerjaan saat ini dan akan datang, antara lain :
1. Posisi Indonesia pada daya saing bangsa di dunia internasional :
- Nomor 102 dari 106 negara Asia – Afrika hasil survai HDI.
- Nomor 12 dari 12 negara Asia hasil survai PERC.
- Nomor 32 untuk IPA, nomor 34 untuk Matematika dari 38 negara Asia, Australia dan Afrika yang disurvai TIMSS-R.
2. Dampak krisis ekonomi dunia yang tidak jelas kapan akan berakhir :
- Tingginya angka tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi SD ke SLTP 19,3 %, SLTP KE SLTA 34,4 % dan SLTA ke PT 53,12 %.
- Daya tampung perguruan tinggi 11,4 % sehingga lulusan memasuki pasar kerja tanpa memiliki kompetensi.
Globalisasi ekonomi menuntut kualitas SDM yang harus memiliki :
- Keunggulan Komperatif
- Keunggulan Kompetitif
- Interdependensi,

Di mana dan bagaimana pendidikan mereka dipersiapkan…..?,

Tren, isu dan kebutuhan pengembangan pendidikan kejuruan nasional dan internasional serta memperhatikan berbagai perkembangan yang terjadi di lapangan kerja dan berbagai respon. Direktorat Pembinaan Sekolah Kejuruan menyusun program sebagai berikut :
1. Pengembangan sekolah kejuruan berstandard internasional
2. Pengembangan dan pemberdayaan ICT
3. Seamless Education
4. Pengembangan partisipasi industri di sekolah kejuruan
5. Pengembangan kompetensi kunci
6. Pengembangan kewirausahaan
7. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan
8. Peningkatan good governance dan akuntabilitas
9. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan kejuruan
10. Peningkatan, pemerataan dan perluasan akses pendidikan kejuruan
11. Perbaikan dan perawatan sarana pendidikan kejuruan
12. Pengembangan standard kompetensi
Dengan berpedoman pada, Visi : Terwujudnya SMK bertaraf internasional, menghasilkan tamatan yang memiliki jati diri bangsa, mampu mengembangkan keunggulan lokal dan bersaing di pasar global. Misi :
1. Meningkatkan Profesionalisme dan Good Governance SMK sebagai Pusat Pembudayaan Kompetensi
2. Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan (BSNP)
3. Memberdayakan SMK untuk Mengembangkan Potensi Lokal menjadi Keunggulan Komparatif
4. Memberdayakan SMK untuk Mengembangkan Kerjasama dengan Industri, PPPG, LPMP, dan berbagai Lembaga Terkait
5. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Kejuruan yang Bermutu.
Dengan strategi :
1. Mengembangkan mutu dan relevansi SMK dan membina sejumlah SMK yang bertaraf internasional
2. Perluasan dan pemerataan akses dengan tetap memperhatikan mutu
3. Meningkatkan manajemen SMK dengan menerapkan prinsip Good Governance ( Sumber : Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah – Depdiknas )
Dukungan Pemerintah Daerah
Menyikapi Arah Kebijakan Pendidikan Direktorat Pembinaan Sekolah Kejuruan tentang perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan sekolah kejuruan. pemerintah daerah pada umumnya cukup responsif, dan karenanya pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa barat kini memasuki fase Akselerasi pencapaian visi Jawa Barat yang dilaksanakan tahun 2003-2008.
Kegiatan-kegiatan seperti ; Ekspo Pendidikan Teknologi Jawa Barat ( Epitech ) yang merupakan salah satu barometer untuk mengukur kualitas pendidikan teknologi berdasarkan perspektif industri jasa pendidikan dan Lomba Keterampilan Siswa ( LKS ) dalam bidang teknologi yang secara berkala tiap tahun berlangsung, merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat.
Komitmen pemerintah daerah provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan untuk merespon kebijakan pengembangan sekolah kejuruan setidaknya dapat mendukung tercapainya kondisi Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) pada angka 80 pada tahun 2010 yang meliputi ; Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli.
Peran-serta : Masyarakat dan Dunia Industri/Usaha (DI/DU)
Peran serta masyarakat dan dunia industri dalam mendukung program pemerintah, khususnya kebijakan pengembangan sekolah kejuruan patut didukung sepenuhnya.
Kepedulian ini hendaknya berlandaskan keinginan mengembangkan potensi sumber daya manusia untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, ( Undang-undang Sisdiknas bab I, pasal 1, ayat 1). Sehingga kondisi ini akan membentuk kepedulian hakiki dalam mendukung program-program pemerintah atasdasar kesadaran untuk membangun negara, masyarakat , keluarga dan dirinya.
Masyarakat dalam hal ini orang tua, selaku pemegang keputusan keluarga hendaknya memahami kondisi pendidikan di Indonesia dan program pemerintah. Dalam konteks ini para orang tua hendaknya peka untuk merespon program-program pemerintah, terutama mengenai arah kebijakan pengembangan sekolah kejuruan.
Para orang tua secara dini harus dapat memahami minat, bakat dan kemampuan putera puterinya, sehingga dalam memilih jenis dan jenjang pendidikan tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Banyak kasus terjadi seperti ; drop out – putus sekolah, atau studinya selesai namun masalah berikutnya muncul yakni tidak terserap pasar kerja karena skillnya rendah.
Mimilih Sekolah Kejuruan
Memilih Sekolah Menengah Kejuruan adalah sikap bijak bagi para orang tua untuk melanjutkan pendidikan setelah lulus dari pendidikan dasar 9 tahun. beberapa alasan sederhana tentang pilihan ini antara lain :
  1. Relevan dengan program pemerintah tentang arah kebijakan pengembangan sekolah kejuruan,
  2. Dapat menyalurkan minat, bakat dan kemampuan calon siswa sesuai bidang dan program keahlian yang diminati.
  3. Pendidikan tingkat menengah yang berorientasi kerja, sehingga tidak banyak membutuhkan waktu dan biaya yang relatif besar.
  4. Dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang serumpun.
  5. Membantu pemerintah secara langsung dalam mengatasi pengangguran terdidik da tidak terdidik karena masalah sistem dan masalah lainnya.
Sebagai orang tua dari putera-puteri calon siswa mari kita renungkan sebijak mungkin, bagaimana kita menyikapi dan memilih jenis dan jenjang pendidikan yang paling sesuai untuk putera-puteri kita. Setiap orang tua hendaknya mempertimbangkan dalam memilih jenis sekolah diselaraskan dengan bakat, minat serta kemampuan anak. Sekiranya diperoleh bakat, minat dan kemampuan yang memadai, maka pilihan jenis sekolah kejuruan adalah kebijakan yang tepat.
Dunia Industri/Usaha ( DI/DU )
Dunia Industri/Usaha (DI/DU) merupakan mitra pemerintah dan masyarakat yang paling penting dalam merespon kebijakan pemerintah. Tanpa dukungan DI/DU kebijakan ini tidak akan berjalan dengan baik. Pihak DI/DU hendaknya secara sadar, bertanggung jawab dan profesional membantu program-program pengembangan sekolah kejuruan diantaranya berupa dukungan:
  1. Memberi masukan untuk pengembangan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi yang paling mutakhir.
  2. Penyelenggaraan magang/praktek kerja industri/praktek kerja lapangan siswa
  3. Pelaksanaan Uji Kompetensi Siswa/Evaluasi belajar
  4. Rekruitmen tenaga kerja.
Peran serta dunia usaha yang diharapkan itu dapat meningkatkan motiv para anak didik dalam memasuki jenis sekolah kejuruan, kareena ada tantangan yang jelas kedepannya, yaitu dalam rekruitmen tenaga kerja. Hal ini berbeda pada jenis sekolah non kejuruan dimana ouputnya masih bersifat umum dan belum memiliki keakhlian khusus.
Pihak Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan disemua tingkatan juga harus konsisten dalam menerapkan kebijakannya. Fasilitas penunjang sekolah kejuruan harus mendapat perhatian dan teranggarkan secara jelas, begitupun para guru dan atau pengajar harus mendapat perhatian dalam jenjang pembinaan kariernya. Kalau semua itu dapat terlaksana, maka niscaya kedepan, sekolah kejuruan akan menjadi pilihan masyarakat dalam menyekolahkan anaknya.
Kajian di atas diharapkan dapat menggugah kita dalam rangka meringankan beban pemerintah di bidang pendidikan beserta permasalahannya. Dan pada akhirnya permasalahan rendahnya mutu pendidikan akan lambat laun teratasi dan bangsa ini tidak akan tertinggal harkat dan martabatnya dari bangsa lain.
Dalam konteks pembangunan pendidikan di Jawa Barat, dimana Visinya “sebagai Provinsi Termaju di Indonesia dan Mitra Terdepan Ibukota Negara Tahun 2010”, maka melalui sekolah keuruan akan menjadi andil cukup besar untuk mencapainya. Visi tersebut akan tercapai, manakala penduduknya memiliki skill dan kemampuan yang tinggi. Tanpa itu, jangan berharap banyak.
sumber:http://www.jabar.go.id/jabar/public/33437/artikel_detail.htm?id=84990

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar