Sabtu, 02 Mei 2009

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Inggris

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Inggris telah dimulai sejak 1960-an ketika Council for National Academic Awards (CNAA) didirikan dengan tujuan memvalidasi program-program pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga non-universitas. Di era PM Margareth Thacther, ‘value for money’, merupakan isu utama dengan adanya gerakan ‘new public management’. Gerakan ini mengharuskan adanya pertanggungjawaban terhadap dana-dana publik yang dialokasikan ke perguruan tinggi. Pada era sebelum PM Margareth Thacther, perguruan tinggi di Inggris, yang seluruhnya merupakan perguruan tinggi pemerintah, tidak pernah tersentuh oleh inspeksi atau penilaian kinerja dari pihak luar. Sejak awal berdirinya sekitar abad 12, universitas-universitas di Inggris adalah institusi publik yang memiliki independensi dan otonomi penuh.

Gerakan ‘value for money’ yang dicanangkan oleh PM Margareth Thacther mengharuskan dana-dana publik digunakan secara efisien dan efektif, termasuk dana-dana yang dialokasikan ke universitas yang sebelumnya tidak pernah dinilai secara eksternal oleh Pemerintah. Pada tahun 1987 Pemerintah Inggris menerbitkan White Paper 1987: Higher Education: Meeting the Challenges yang menjadi dasar dikeluarkannya kebijakan bahwa universitas harus dinilai secara eksternal oleh Pemerintah yang mencakup tiga kriteria penilaian yaitu: standar akademik, mutu pembelajaran dan pencapaian mahasiswa.

Untuk mengimplementasikan kebijakan ini pada tahun 1988 dibentuklah CVCP atau Council for Vice Chancellor and Council for Vice Principal atau Dewan Rektor yang merumuskan tentang academic standards serta academic audit untuk menilai sistem pengendalian mutu dari setiap perguruan tinggi.

Pada tahun 1991 Pemerintah Inggris mengeluarkan White Paper 1991: Higher Education – a New Framework. White paper ini merekomendasikan adanya satu sistem untuk pendidikan tinggi (sistem non-universitas, seperti akademi, politeknik atau institut, dijadikan universitas) untuk memudahkan struktur pendanaan. Lembaga CNAA yang bertugas mengontrol mutu lembaga non-universitas dibubarkan.

Untuk menindaklanjuti ini pada tahun 1992 dibentuk Higher Education Quality Council (HEQC) oleh Pemerintah yang diberi wewenang mengalokasikan dana publik untuk universitas berdasarkan hasil penilaian eksternal terhadap mutu universitas yang bersangkutan. HEQC meneruskan kegiatan audit akademik yang dilakukan oleh CVCP dan memperluas kriteria yang mencakup: programmes of study; teaching, learning and communication; academic staffs; assessment and classification procedures, verification, feedback and enhancement; serta promotional materials.

Pada tahun 1997 academic audit dihentikan, karena setelah dievaluasi terdapat berbagai masukan dan kritikan dari kalangan perguruan tinggi. Kritikan yang utama adalah academic audit terlalu memfokuskan pada pemeriksaan terhadap dokumentasi. Untuk itu dilakukan perubahan penekanan ke arah ‘verifikasi terhadap institutional claim’. Aspek yang dinilai dibedakan menjadi aspek mayor dan aspek minor. Aspek mayor terdiri dari strategi institusi untuk mencapai tujuan pendidikan (quality strategy) serta kebijakan institusi untuk mempertahankan dan meningkatkan standar akademik. Dua aspek minor adalah infrastruktur untuk pembelajaran dan komunikasi internal dan eksternal. Audit Akademik digantikan dengan ‘quality assessment’.

HEQC menerbitkan praktik baik atau good practice guidelines yang meliputi overall quality framework, students’ entry, quality of students experience, student outcomes, credit-based learning, guidance and learner support, and postgraduate research degrees.

Pada tahun 1997 HEQC dibubarkan dan dibentuklah Quality Assurance Agency (QAA) pada tahun yang sama dan bertugas meneruskan fungsi HEQC. Yang menjadi dasar pembentukan ini adalah laporan dari Dearing Committee pada tahun 1996. Secara ringkas tugas utama dari QAA adalah (1) merancanang proses penilaian mutu (quality assessment process) dan (2) mengembangkan infrastruktur yang mendasarinya. Pada tahun 2000, QAA menerbitkan dokumen yang berjudul ‘New Quality Framework’ yang secara ringkas berbunyi:

Subject benchmark information, programme specification that spell out outcomes to be achieved, and a qualifications framework based on clear and explicit descriptors of level are the new means of defining standards in higher education. Together, they have a function similar to that of a code defining professional standards, in that they tell the individual client (the student) and the wider interested public (especially the employer) what they can reasonably expect from a professional service. Universities and their teachers must deliver to those standards if they are to convince the world that they are true professionals (Randall, 2000: 166)

The basic notion was that institutional quality assurance would be judged against a number of rameworks: one or more qualification frameworks, ‘benchmark statements of subject threshold standards’ and codes of practice. These sector-wide frameworks would be supplemented by local specifications setting out the intended purposes and outcomes of each programme of study and by ‘progress file’ recording individual students’ achievements (Brown, 2004)

Sejak tahun 1997, QAA melaksanakan external quality assessment untuk setiap program studi. Selama pelaksanaan, beberapa kritikan yang masuk adalah bahwa proses external quality assessment membutuhkan informasi yang sangat banyak sehingga memberatkan universitas ketika akan dinilai. Oleh karena itu, sejak tahun 2000, diusulkan perbaikan cara penilaian yang meringankan pihak universitas. Penilaian secara eksternal tidak lagi menilai secara langsung mutu program studi, akan tetapi lebih ke arah memverifikasi penilaian mutu pendidikan yang dilakukan secara internal, kemudian hasil dari penguji eksternal, mempelajari umpan balik dari mahasiswa, dosen dan karyawan, serta pengamatan proses di institusi secara keseluruhan. Siklus penilaian adalah setiap 6 tahun.

Pada sekitar tahun 2000an muncul beberapa lembaga yang terkait erat dengan mutu pendidikan tinggi, seperti Institute for Learning and Teaching (ILT), Learning Teaching Society Network (LTSN), Higer Education Staff Development Agency (HESDA), Teaching Quality Enhancement Committee (TQEC). Munculnya berbagai lembaga ini ternyata tidak disertai dengan peran dan tugas yang jelas, sehingga muncul berbagai duplikasi. Pada tahun 2003, dimunculkan sebuah wacana baru untuk membentuk lembaga baru yang menggantikan fungsi QAA dan merupakan peleburan dari berbagai institusi yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan tinggi, yaitu ‘Academy for the Advancement of Learning and Teaching in Higher Education’

sumber:

http://ipan.staff.uii.ac.id/2009/02/sistem-penjaminan-mutu-pendidikan-tinggi-di-inggris/


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar